Kendali Koopssusgab di Tangan Kapolri


Penulis: Rudy Polycarpus - 18 May 2018, 22:35 WIB
MI/Lina Herlina
MI/Lina Herlina

KEPALA Staf Presiden Moeldoko memastikan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) bisa langsung diterjunkan memberantas aksi terorisme tanpa menunggu payung hukum.

Alasannya, pelibatan TNI dalam operasi militer nonperang dimungkinkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Dasar hukumnya UU TNI ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Kapan digunakan? Tergantung dari spektrum ancaman. Kalau sudah tinggi dan memerlukan TNI, jalan saja. Tidak ada UU yang dilanggar,"ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/5).

Koopssusgab merupakan gabungan pasukan khusus antiteror dari tiga matra TNI, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Gabungan pasukan elite ini dibentuk pada 9 Juni 2015 oleh Moeldoko yang saat itu menjabat panglima TNI untuk mengatasi terorisme.

Yang menentukan situasi dan kondisi kapan Koopssusgab diterjunkan, jelas Moeldoko, ialah kapolri. "Kapolri minta, mainkan. Kapolri pasti akan mengitung faktor lain yang akan menentukan penugasan ini," ujarnya. (A-5)

BERITA TERKAIT