Publik Bisa Pakai Penceramah di Luar Daftar Pemerintah


Penulis: Rudy Polycarpus - 18 May 2018, 22:25 WIB
MI/Susanto
MI/Susanto

MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin tidak mewajibkan masjid menggunakan 200 penceramah yang baru saja dirilis pemerintah.

Pemerintah, tandasnya, memberikan kekebebasan kepada masyarakat memilih ulama sesuai selera mereka.

"Tidak apa-apa. Karena kan itu yang 200 ini dalam rangka memenuhi mereka yang kesulitan untuk mendapatkan siapa nama penceramah yang layak untuk dihadirkan di pengajian-pengajian, di kegiatan-kegiatan di kementerian, lembaga, instansi, dan BUMN," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/5).

Meski tidak bisa melarang, pada prinsipnya kemenag hanya bisa mengimbau kepada masyarakat agar cermat memilih penceramah. Pasalnya, menjaga agar rumah ibadah steril dari ceramah-ceramah yang bermuatan radikalisme maupun sarat kebencian.

"Kita saling bertanggung jawab terhadap isi penceramah. Tentu Kementerian Agama memiliki tanggung jawab. Tapi para pengelola rumah rumah ibadah, masjid-masjid, para takmir masjid itu punya tanggung jawab yang sama. Termasuk publik," ujarnya.

Peran publik, lanjutnya, dengan mengevaluasi mubaliq yang materi ceramahnya bertentangan nilai-nilai kebangsaan dan dianggap meresahkan masyarakat. "Kalau kemudian ada penceramah-penceramah yang justru isinya adalah provokatif dan menebar fitnah, mari publik juga bisa mengevaluasi," pungkasnya. (A-5)

BERITA TERKAIT