Rencana Pembentukan Koopssusgab, Wiranto Garansi tak Akan Kembali ke Rezim Militer


Penulis: Golda Eksa - 18 May 2018, 21:20 WIB
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

PEMERINTAH menegaskan bahwa upaya memberantas terorisme dan kelompok radikal harus dilakukan secara total. Upaya tersebut tidak bisa hanya bertumpu pada kekuatan Polri dan TNI semata, perlu didukung dengan payung hukum untuk mengambil tindakan.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kepada wartawan usai menggelar rapat koordinasi khusus terkait penanganan terorisme di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (18/5).

Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga, antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Menteri Sosial Idrus Marham.

Hadir pula Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius, Kepala BIN Budi Gunawan, Jaksa Agung HM Prasetyo, Sekjen Wantannas Letjen Doni Monardo, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono, Dirjen PAS Kemenkum dan HAM Sri Puguh Budi Utami, dan JAM Pidum Kejagung Noor Rachmad.

"Maka itu kita melakukan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang tidak cukup kuat untuk berikan payung hukum dari semua keamanan. Kita mau bertindak tapi enggak bisa, sehingga harus kita undangkan," kata Wiranto.

Ia berpendapat, revisi regulasi yang kini masih dibahas di DPR itu dapat melengkapi payung hukum dalam melaksanakan pelbagai kegiatan pencegahan masalah keamanan, termasuk terorisme. Regulasi tersebut juga tidak boleh disimpulkan bahwa tujuannya untuk kepentingan TNI.

"Saya jamin militer dengan revisi UU itu tidak akan eksesif, tidak akan militer kemudian menjadi superpower, tidak mungkin militer kembali lagi ke zaman era yang dulu, menjadi zamannya junta militer atau rezim militer," terang dia.

Wiranto menegaskan, pelibatan militer hanya sebatas memperkuat kerja  kepolisian agar optimal dalam melawan terorisme. Wiranto juga mengimbau kepada semua pihak untuk tidak lagi mempertanyakan teknis pelibatan satuan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI.

"Jadi jangan khawatir soal kemudian nanti bentuknya gabungan, bentuknya BKO (bawah kendali operasi) perbantuan. Itu nanti teknis dan tidak membingungkan masyarakat," tutup dia. (A-3)

BERITA TERKAIT