KLHK Minta Daerah Segera Buat Aturan Pengelolaan Sampah


Penulis:  Putri Rosmalia Octaviyani - 18 May 2018, 20:10 WIB
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengingatkan kewajiban daerah untuk membuat aturan pengelolaan sampah berlandaskan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jaktrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga mulai 2019 mendatang. Dengan aturan yang diluncurkan sesegera mungkin, implementasi diharapkan akan lebih maksimal.

"Kami akan terus sosialisasikan dan arahkan kepala daerah, juga bersama dengan kementerian lembaga lain terkait," ujar Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Vivien Ratnawati, di Jakarta, Jumat (18/5)

Dalam kaitan rencana penerapan cukai plastik, Vivien menyatakan saat ini hal itu masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan. Pelibatan banyak pihak dan masalah pemungutan uang membuat penetapan cukai plastik membutuhkan pertimbangan dan pembahasan yang matang.

"Sampah plastik lewat cukai hal yang paling tepat karena merupakan penyelesaian dari hulu masalah," ujar Vivien.

Namun, cukai tidak akan jadi satu-satunya landasan untuk pengurangan dan pengelolaan sampah. Upaya yang sama akan dilakukan dari tingkat sangat tapak, yakni dengan menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pada masyarakat. Apalagim sampah rumah tangga memiliki jenis beragam yang juga harus dikelola dan kurangi, tidak hanya plastik.

Pada awal April lalu, tiap provinsi telah diwajibkan menyelesaikan Jaktrada. Jaktrada kemudian akan dijadikan acuan bagi seluruh kota di bawahnya dalam membuat aturan pengelolaan dan pengurangan sampah.

"Diharapkan paling lama pada 1 tahun ke depan, atau pada April 2019 mendatang semua daerah hingga ke tingkat pemerintahan terendah telah bisa mengimplementasikan Jaktrada masing-masing," ujar Vivien.

Selain itu, saat ini tengah dimulai implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Sebagai awalan, percepatan akan dilakukan di 12 kota, yakni percepatan dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain di DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado.

Pada 2017 jumlah sampah di Indonesia tercatat 65,8 juta ton. Pada 2018 diproyeksikan jumlah sampah akan mencapai 66,5 juta ton. Di 2025 menurut proyeksi KLHK akan ada sampah mencapai 70,8 juta ton. Namun, dengan adanya Jaktrada, diharapkan jumlah sampah akan dapat ditekan menjadi hanya 49,9 juta ton atau 70% dari jumlah tersebut.

Hingga saat ini kebocoran pengelolaan sampah masih terus terjadi. Pada 2017, sampah yang dapat terkelola oleh pemerintah hanya mencapai angka 67%. Sisanya, tidak terkelola atau berakhir di tempat yang tidak seharusnya seperti sungai dan laut. (A-2)

BERITA TERKAIT