Disdukcapil Bandung Barat Didesak Tuntaskan Pembuatan Suket


Penulis: Depi Gunawan - 18 May 2018, 19:50 WIB
MI/Adi Kristiadi
MI/Adi Kristiadi

DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) diminta oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat segera menyelesaikan pembuatan surat keterangan (suket) sebagai pengganti sementara KTP-E, maksimal tanggal 7 Juni 2018 mendatang.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat, Wahyu Diguna mengakui pihaknya menerima tugas agar segera menyelesaikan suket supaya segera didistribusikan ke masing-masing penerima.

"Suket ini sebagai pegangan bagi KPU terkait warga yang sudah berhak menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada serentak, baik untuk Pilgub Jabar maupun Pilkada Bandung Barat," ungkap Wahyu, Jumat (18/5).

Menurut Wahyu, sebagian pemilih sudah ada yang melakukan perekaman, serta ada pula yang baru masuk dalam database namun akan tetap diberikan suket.

Adapun suket bagi yang sudah melakukan perekaman, akan memiliki masa berlaku selama enam bulan, tetapi suket yang baru masuk database, masa berlakunya hanya sampai hari pemilihan saja.

"Jadi, ketika habis masa berlakunya, mereka harus segera melakukan perekaman," katanya.

Dia menyebutkan, jumlah pemilih yang sudah melakukan perekaman tapi belum memiliki KTP-E ada berjumlah 23.830 orang. Sedangkan warga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) tapi belum melakukan perekaman, jumlahnya sekitar 23.940 orang.

"Kami terus berupaya menuntaskan perekaman berdasarkan coklit KPU, meskipun ada toleransi dari Kemendagri bahwa yang menggunakan suket tetap masih bisa mencoblos," ujarnya.

Wahyu juga mengungkapkan, pihaknya mendapati ada sekitar 75 orang yang pada saat hari pencoblosan Pilkada masuk sebagai pemilih pemula karena akan tepat berusia 17 tahun. Disdukcapil memberi jaminan kepada puluhan warga tersebut tetap bisa memberikan hak politiknya.

"Mereka masih tetap bisa mencoblos karena akan kami keluarkan juga suketnya," bebernya.

Terkait pemberian suket bagi pemilih pemula ini, Komisioner KPU Bandung Barat, Adie Saputro membenarkan bahwa warga yang telah berusia 17 tahun di hari pencoblosan akan menerima surat keterangan khusus, baik pribadi maupun kolektif dari Disdukcapil yang dapat digunakan hanya untuk pencoblosan.

"Kami sudah bicarakan ke Disdukcapil terkait adanya warga yang genap usia 17 tahun di hari pencoblosan, jadi tak usah khawatir," kata Adi. (A-5)
 

BERITA TERKAIT