Pansus RUU Antiterorisme: Sudah Komprehensif, Draft Cakup Cyber Terorism


Penulis: Astri Novaria - 17 May 2018, 23:50 WIB
img
Ist

WAKIL Ketua Pansus RUU Terorisme dari Fraksi Partai NasDem Supiadin Aries Saputra mengatakan revisi UU Tindak Pidana Terorisme sudah komprehensif karena mencakup aturan tentang upaya pencegahan, penindakan, pemulihan hak korban dan upaya deredikalisasi. Termasuk pula, menyangkut cyber terorism sebagai antisipasi dan pencegahan penggunaan media siber dalam aktiitas terorisme.

"Sudah termasuk di dalamnya. Termasuk ujaran kebencian, provokasi. Karena persiapan atau perencanaan terorisme bisa melalui media sosial itu sudah diatur dalam UU yang direvisi ini. Kalau terbukti melakukan persiapan melakukan aksi terorisme bisa ditangkap dan diperiksa," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (17/5).

Meskipun demikian, pihaknya menambahkan aparat penegak hukum tidak dapat melakukan penindakan itu apabila tanpa bukti permulaan yang cukup. Dengan demikian ia berharap dengan UU yang baru nanti akan menitikberatan pada usaha preventif atau pencegahan.

"Contoh, mereka yang pulang dari Suriah ke Indonesia yang mengaku foreign fighter berlatih perang dan nembak di luar negeri pulang ke sini tidak bisa diapa-apain. Nah, ke depan nanti bisa diperiksa kalau terbukti melakukan bergabung dengan pemberontak atau teroris sampai di Indonesia harusnya dicabut kewarganegaraannya. Tapi karena dilarang PBB, maka dia akan dicabut paspornya dalam jangka waktu tertentu tidak bisa kemana-mana. Itu nanti wilayahnya Kemenkumham," tandasnya.

"Yang penting dia mengarah kepada aksi terorisme artinya disitu ada indikasi dia mengajak orang mempersiapkan aksi dengan video-videonya dan disebarkan ke youtube misalnya," paparnya.

 

Tahapan

Hingga kini RUU itu masih dibahas oleh DPR bersama Pemerintah. Ia berharap pemerintah dan DPR dapat menyelesaikan substansi yang belum disepakati, yakni soal definisi terorisme. Ia meyakini dalam waktu dekat sudah bisa disahkan di paripurna.

"Nanti saya yang pimpin tanggal 23, kalau sudah clear baru kita raker dengan pemerintah membahas konsep ini begaimana pemeirntah apakah sudah tidak ada masalah lagi? Baru kita ketuk palu kalau tidak ada lagi," ujarnya.

Setelah draft revisi akan disampaikan ke Pimpinan DPR untuk dibahas di Bamus yang dihadiri seluruh fraksi. "Kalau semua setuju baru masuk ke Paripurna. Kalau disetujui, baru sah menjadi UU. Setelah itu menjadi kewenangan pemerintah," pungkasnya. (OL-5)

BERITA TERKAIT