Penerimaan Pajak semakin Meningkat


Penulis:  Tesa Oktiana Surbakti - 17 May 2018, 23:30 WIB
 ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak hingga akhir April 2018 mencapai Rp383,1 triliun atau lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp345,6 triliun. “Pertumbuhan pajak ini baik dan meningkat, terutama pajak nonmigas,” ujar Sri Mul-yani dalam jumpa pers perkembangan APBN di Jakarta, Kamis (17/5).

Dia menjelaskan realisasi penerimaan pajak itu terdiri atas pajak nonmigas sebesar Rp362,2 triliun dan pajak penghasilan (PPh) dari sektor migas Rp21,1 triliun. “Pajak nonmigas dan PPh migas ini lebih baik daripada periode akhir April 2017, masing-masing sebesar Rp324,7 triliun dan Rp20,9 triliun,” katanya.

Sejumlah penerimaan pajak utama juga tercatat tumbuh positif pada periode ini, yaitu PPh Pasal 21, PPh badan, dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri. Penerimaan PPh Pasal 21 tercatat sebesar Rp41,28 triliun atau tumbuh 14,77 %, PPh Pasal 22 impor Rp18,06 triliun atau tumbuh 28,96%,  dan PPh orang pribadi Rp6,25 triliun atau tumbuh 19,79%. Selain itu, penerimaan dari PPh badan Rp90,47 triliun atau tumbuh 23,55%.

“Penerimaan dari PPh badan yang meningkat telah memperlihatkan adanya kegiatan ekonomi yang sangat menguat karena tidak mungkin ada pembayaran pajak bila tidak ada aktivitas yang meningkat,” ujar Sri Mulyani.

Dengan penerimaan pajak itu, ditambah dengan realisasi bea dan cukai sebesar Rp33,7 triliun, secara keseluruhan penerimaan perpajakan hingga 30 April 2018 mencapai Rp416 triliun. Berdasarkan penerimaan sektor, penerimaan perpajakan terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, perdagangan, maupun pertambangan. Penerimaan dari industri pertambangan mencapai Rp28,51 triliun atau tumbuh 86,1%.

“Kinerja sektor pertambang-an yang tumbuh 86,1% ini karena adanya penguatan harga komoditas sejak akhir 2017 dan volume produksi yang terjaga,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasution dalam seminar bertajuk Menyikapi Polemik Utang Pemerintah Indonesia di Jakarta, Rabu (16/5), mengatakan, untuk menghindari ketergantungan pada utang luar negeri, pemerintah ­sebaiknya menggenjot penerimaan ­pajak.

Menurut Anwar, data dan informasi dari pengampunan pajak (tax amnesty) yang telah dilakukan pemerintah seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan basis pajak sehingga dapat ditindaklanjuti dengan penegakan hukum seperti yang dilakukan Singapura.

Pengelolaan utang
Dalam paparan mengenai perkembangan APBN, kemarin,  Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan posisi utang pemerintah hingga akhir April 2018 mencapai Rp4.180 triliun. “Posisi utang ini mencapai 29,8% terhadap PDB,” tegasnya. Luky menyampaikan utang pemerintah tersebut terdiri atas penerbitan surat nerharga negara Rp3.407,14 triliun dan pinjaman sebesar Rp773,47 triliun.

Ia menambahkan strategi pembiayaan melalui utang pemerintah terus dilakukan secara berhati-hati dengan memperhitungkan biaya, risiko, dan kapasitas. Mengenai pembiayaan utang dalam APBN 2018 hingga akhir April, menurut Luky, sudah mencapai Rp187,16 triliun atau 46,8% dari target Rp399,22 triliun. (E-2)

BERITA TERKAIT