Pembangunan Infrastruktur di Papua, Langkah Nyata Cegah Separatis


Penulis: Tosiani - 17 May 2018, 10:18 WIB
img
ANTARA/Yulius Satria Wijaya

LANGKAH pemerintah membangunan begitu banyak infrastruktur transportasi di bumi Papua amat berguna bagi masyarakat daerah itu. Langkah tersebut juga dinilai upaya nyata mencegah separatisme di Papua.

Hal itu disampaikan DPD Projo Papua Moses Morin dalam keterangan pers yang disampaikan Kamis (17/5).

Selain mengurangi biaya tinggi, kata Morin, jalan darat yang dibangun akan menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat, khususnya di sepanjang jalan Trans Papua-Papua Barat.

Transportasi Papua juga menggunakan sarana penunjang BBM satu harga, sembako murah, material harga murah, dan mempermudah akses warga setempat untuk mengantar warga ke rumah sakit dan mengantar orang meninggal.

"Pembangunan transportasi di Papua merupakan langkah nyata pemerintah untuk memperkuat atau memajukan peningkatan ekonomi di setiap daerah," katanya.

Morin melanjutkan, melalui kementerian Perhubungan, pemerintah juga fokus membangun sarana transportasi di Papua. Hal itu menandakan kekuatan ekonomi disetiap daerah ditunjang dengan sarana transportasi yang baik dan memadai.

Morin memuji gagasan dan program Menteri Perhubungan dalam membangun konektivitas antarkota dan desa. Bagi Morin, itu merupakan ide luar biasa.

"Sangat luar biasa sekali karena dengan ide ini menandakan negara melalui Kementerian Perhubungan bisa hadir untuk membuka akses bagi warga Papua yang terisolasi," kata Morin.

Diceritakan Morin, selama ini, pembangunan sarana tarnsportasi terkendala sejumlah petugas satuan kerja yang ada di Papua seperti UPT, Satker, dan Kabandara. Mereka tidak pernah berada dikantornya saat jam kerja.

Ke depan, Morin berharap pemerintah segera membangun jaringan internet di setiap Instansi yang ada di Papua. Dengan demikian akan mempermudah akses sebagai data jaringan melalui online yang terhubung dari kabupaten ke Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan aktifitas pegawai.

Projo Papua, kata dia, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja Menteri Perhubungan dalam membangun fasilitas dermaga dan  bandara di wilayah terisolir bahkan wilayah yang masih dikuasai separatis seperti Agandugume, Kabupaten Puncak.

"Kami ingin pembangunan fasilitas bandara dan dermaga diikutsertakan dengan sistem koneksitas angkutan ke zona wilayah lainnya agar anggaran tidak mubazir," kata Moses Morin.

Agar semua berjalan normal, Morin juga meminta pemerintah tegas memecat pegawai KSOP dan Kabandara yang tidak pernah ada di tempat kerjanya. Sehingga mereka tidak makan gaji buta apalagi bermain main proyek.

"Hentikan sudah dan jangan coba coba bermain main," tandas Morin. (OL-2)

BERITA TERKAIT