KPU Makassar Berpedoman Putusan MA Soal Danny-Indira


Penulis: Lina Herlina - 17 May 2018, 10:06 WIB
ANTARA/Yusran Uccang
ANTARA/Yusran Uccang

MENJELANG batas akhir waktu yang diberikan Panwaslu Kota Makassar untuk melaksanakan putusannya agar KPU mengembalikan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (Danny-Indira) sebagai kontestan di Pilkada Kota Makassar, KPU Makassar memilih tetap berpedoman pada putusan Mahkamah Agung (MA).

Hal itu dikatakan Komisioner KPU Makassar Rahma Saiyed, Kamis (17/5), setetelah menggelar pleno dan membuat berita acara baru dalam menyikapi putusan Panwas Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS/27.01/V/2018 tertanggal 13 Mei 2018.

Dalam keterangan lanjutan, komisioner KPU Makassar lainnya, Abdullah Manshur, menegaskan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018 dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat dimintakan pembatalan.

Putusan Panwas Kota Makassar atas objek sengketa Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tersebut, dinyatakan tidak berhubungan dengan ketentuan Pasal 144 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, yang para ayat tersebut menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Koordinator Divisi Tekhnis ini juga menjelaskan lebih lanjut bahwa berdasarkan pasal 154 ayat 10 UU Nomor 10 tahun 2016 secara tegas menyebutkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Abdullah Manshur mengakui bahwa sikap KPU Makassar dalam menindak lanjuti putusan Panwas tersebut, merupakan hasil konsultasi secara berjenjang.

"Ini adalah hasil konsultasi kami di KPU Provinsi Sulsel dan KPU RI," jelasnya.

Ia juga menambahkan, jika sikap KPU Makassar tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno tertanggal 16 Mei 2018 yang dihadiri empat komisioner di kantor KPU Sulsel Jalan AP Pettarani.

"Iya hanya empat yang hadir. Satu orang komisioner masih berada di Jakarta. Dan kami sudah melakukan pleno sebelum deadline," tutup Abdullah Manshur.

Menanggapi hal itu, kuasa hukum Danny-Indira, Akhmad Rianto mengaku akan melaporkan KPU Makassar ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Sikap KPU Makassar sudah mencederai proses demokrasi dan menghilangkan hak konstitusional klien saya," serunya.

Menurutnya, langkah KPU itu melanggar undang-undang.

"Putusan Panwas itu inkrah dan mengikat. Kita akan tempuh jalur hukum, akan kita pidanakan," tegasnya.

Sengketa Pilkada Makassar ini sudah melalui tahapan panjang. Dimulai dengan gugatan tim pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) kepada KPU Makassar karena menetapkan pasangan Danny-Indira sebagai pasangan calon, padahal Danny sebagai petahana diduga melanggar pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 tahun 2016, yaitu penyalahgunaan kewenangan.

Gugatan ke Panwaslu Makasaar itu pun kemudian ditolak. Tapi tim Appi-Cicu pun banding ke PT TUN dan akhirnya menjatuhkan keputusan untuk menganulir pencalonan Danny-Indira. Dilanjutkan kasasi oleh KPU Makassar ke MA. Dan MA malah menguatkan putusan PT TUN.

KPU Makassar pun akhirnya mengeluarkan surat keputusan baru yang hanya menetapkan satu pasangan calon pada Pilkada Makassar. Karena dianggap merugikan dirinya, Tim Danny-Indira balik menggugat putusan itu ke Panwaslu Makassar yang keputusannya, meminta kembali KPU mengakomodasi pasangan Danny-Indira.

Tapi setelah berkonsultasi dengan KPU Sulsel dan KPU RI, KPU Makassar pun akhirnya tetap berpedoman pada putusan MA, sehingga Pilkada Makassar hanya diikuti oleh satu pasangan calon. (OL-2)

BERITA TERKAIT