Anomali Terorisme


Penulis: Muradi Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran - 12 May 2018, 01:40 WIB
tiyok
tiyok

PENYANDERAAN anggota Densus 88 AT oleh narapidana terorisme di Rumah Tahanan cabang Salemba, Markas Komando Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, pada 8 Mei 2018 dan berakhir 36 jam merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya membangun daerah peperangan baru setelah basis di Irak dan Suriah tidak lagi bisa dipertahankan.
    
Karakter dan perwajahan yang muncul justru mengarah kepada kepanikan para napi terorisme itu akan masa depan perjuangan mereka, yakni pascaterbunuhnya Santoso pada pertengahan 2016 dan ketidakberdayaan Abu Bakar Ba’asyir karena penyakit yang diderita membuat posisi pergerakan terorisme di Indonesia tidak lagi leluasa. Apalagi, isu tewasnya Bachrum Naim di Suriah serta Aman Abdurahman yang masih meringkuk di tahanan membuat orientasi organisasi terorisme di Indonesia makin tidak jelas.
    
Upaya untuk membangun simpati dari publik atas perjuangan mereka tercederai oleh perlakuan para napi terorisme itu terhadap personel Polri yang disandera, yang berakibat gugur serta luka berat. Publik tidak lagi melihat gerakan terorisme dengan kekerasan sebagai sesuatu yang harus diapresiasi. Justru sebaliknya. Provokasi mereka atas lima personel Densus 88 AT Polri yang disandera tidak direspons membabi buta oleh Polri.
     
Pendekatan lunak yang ditekankan oleh pimpinan Polri misalnya membuat drama penyanderaan itu antiklimaks. Langkah untuk mendapatkan simpati publik justru kecaman yang diterima, dan Polri sebagai institusi negara yang bertanggung jawab dalam pemberantasan terorisme di Indonesia menuai simpati dan dukungan.
     
Grant Wradlaw (1989) mengungkapkan bahwa strategi yang tidak disiapkan dengan baik oleh pelaku teror hanya akan membuat posisi mereka makin tersudutkan. Apalagi, secara faktual, pemerintah yang telah piawai dalam merespons dan menghadapi gerakan terorisme akan membuat frustrasi dan mudah dipatahkan.
     
Pada konteks drama penyanderaan itu, strategi yang mudah dibaca oleh Polri justru menjadi titik balik dari ketidakmampuan mengelola situasi yang mereka ciptakan sendiri. Terlepas bahwa para napi terorisme itu terprovokasi untuk melakukan tindakan penganiayaan hingga membuat personel Densus 88 AT gugur dan mengalami luka parah, harus diakui bahwa Polri mampu memainkan psikologis yang baik demi tetap menjaga soliditas internal tanpa terprovokasi, serta membuat ratusan napi terorisme itu pada akhirnya menyerahkan diri.
     
Situasi inilah makin membuat frustrasi pelaku teror dan napi terorisme yang ada. Betapa pun hal itu berkali-kali dibantah, tetapi pada kenyataannya langkah dan manuver yang dilakukan pelaku teror di Indonesia memang tidak lagi sistematis.
      
Jika merujuk kajian Grant Wradlaw bahwa situasi yang dihadapi oleh napi terorisme dan terorisme di Indonesia paska drama penyanderaan di Rutan Mako Brimob Polri makin kehilangan orientasi. Pada akhirnya, itu mengarah pada anomali terorisme, yakni situasi yang mengarah kepada ketidakjelasan tujuan dan arah gerak yang ingin dicapai.
      
Anomali ini juga mengubah wajah gerakan terorisme di Indonesia, yakni dari gerakan dengan tujuan kekilafahan menjadi terbatas hanya gerombolan orang yang menggunakan kekerasan atas nama agama. Situasi itu agak mirip dengan organisasi terorisme Abu Syayaf di Filipina Selatan, yang hanya menjadikan simbol keagamaan untuk keuntungan materi tertentu.
    
Pendekatan lunak yang digunakan oleh Polri pascatewasnya gembong terorisme Santoso pada 2016 di Poso, Sulawesi Tengah, secara faktual mampu membuat posisi dan ruang gerak terorisme di Indonesia makin sempit dan kehilangan orientasi. Basis dukungan politik yang awalnya bisa bersinergi dengan pergerakan politik populisme yang menguat pasca-Aksi Bela Islam (ABI) 212 pada akhir 2016 justru menjadi bumerang bagi pergerakan terorisme di Indonesia.
      
Dua serangan yang dilakukan di bom Sarinah dan kemudian bom Kampung Melayu mengindikasikan bahwa fase anomali yang terbangun mengarah pada ketidaksistematisan dalam ruang gerak itu. Percobaan dengan penyanderaan personel Densus 88 AT Polri di Rumah Tahanan Cabang Salemba di Mako Brimob ialah percobaan yang ketiga setelah serangan bom Sarinah dan serangan bom Kampung Melayu yang menuai kegagalan.
    
Dengan kata lain, perubahan pola yang coba dilakukan oleh organisasi terorisme, dengan ketiadaan kepemimpinan di antara mereka, terbatasnya logistik, serta makin sempitnya ruang gerak hanya akan menciptakan gerak anomali yang pada akhirnya menjerumuskan organisasi dan pelaku teror itu pada kubangan kekerasan dengan label keagamaan.    
     
Alih-alih ingin menciptakan momentum baru dan berharap akan muncul kepemimpinan baru, sebagaimana pada aksi bom Sarinah, drama penyanderan itu tidak lebih dari aksi kekerasan yang sangat keji, jauh dari ajaran agama, juga menjauhkan mereka dari sokongan publik.

 

BERITA TERKAIT