Trump Meradikalisasi Iran


Penulis: Smith Alhadar Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES), Presiden Direktur Institute for Democracy Education (IDE) - 11 May 2018, 00:45 WIB
tiyok
tiyok

MENGABAIKAN nasihat maupun permintaan dari dalam dan luar negeri, pada Selsa (8/5), Presiden AS Donald Trump membatalkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran yang ditandatangani bersama Rusia, Tiongkok, Inggris, Prancis, dan Jerman pada Juli 2015.

Dengan demikian, AS menerapkan sanksi ekonomi dan keuangan kembali atas Iran. JCPOA mengharuskan Iran membatasi pengayaan uranium selama 10 tahun. Sebagai imbalan, sanksi ekonomi internasional dicabut. Sejauh ini Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang bertugas menginspeksi program nuklir Iran menyatakan Iran patuh pada kesepakatan itu.

Inilah yang menjadi alasan mengapa sekutu Inggris, Prancis, dan Jerman membujuk Trump untuk patuh pada kesepakatan itu. Rusia dan Tiongkok juga kecewa pada keputusan Trump. Kesepakatan itu telah berjalan baik dan tidak ada alternatif yang tersedia. Di samping itu, perubahan atas kesepakatan multinasional itu akan merusak tatanan internasional dan menyulitkan posisi Trump dalam perundingan denuklirisasi Semenanjung Korea dengan Presiden Korea Utara Kim Jong-un pada akhir Mei atau awal Juni.

Namun, Israel dan Arab Saudi, yang sejak awal menentang keras JCPOA, menyambut baik keputusan Trump. Washington ingin merombak JCPOA dengan menambahkan tiga persyaratan baru, yaitu Iran harus menghentikan program rudal balistik, memberi akses tanpa batas pada IAEA ke semua area di Iran, termasuk area militer, dan menghentikan program nuklir Iran untuk selamanya. Tentu Iran menolak mengubah apa pun dari kesepakatan yang telah dicapai dengan susah payah setelah berunding selama 12 tahun.

Trump tahu menjatuhkan sanksi kembali di sektor vital Iran, seperti energi, petrokimia, dan keuangan, akan memperburuk situasi politik, ekonomi, dan sosial Iran. Sejak awal tahun ini, rezim Iran menghadapi demonstrasi terus-menerus. Pada Januari, demonstrasi masif menentang pemerintah terkait memburuknya ekonomi, maraknya korupsi, melambungnya harga bahan pokok, dan meningkatnya inflasi menyebar ke lebih dari 80 kota.

Pada awal Februari, puluhan perempuan ditahan karena mencampakkan hijab mereka di Teheran. Pada bulan yang sama, polisi bentrok dengan anggota tarekat Sufi Gonabadi yang berujung pada tewasnya lima orang dan ratusan orang ditangkap. Pada akhir Maret, etnik Arab Iran melakukan demonstrasi di Provinsi Khuzestan setelah televisi nasional mengeluarkan komunitas mereka dari sebuah program tentang keanekaragaman etnik Iran.

Pemogokan buruh di berbagai kota juga terus berlangsung. Rakyat Iran juga kecewa terhadap depresiasi mata uang dan keterlibatan militer yang kian mendalam di Suriah dengan menghabiskan US$6 miliar-US$10 miliar per tahun.

Di tengah ketegangan yang makin bereskalasi di Iran ini, Trump mundur dari JCPOA dengan harapan semakin memperburuk situasi Iran. Dalam kampanye Pemilihan Presiden AS 2016, Trump memang berjanji pada pendukungnya--terutama kelompok evangelis--akan membatalkan kesepakatan itu bila terpilih jadi presiden. Namun, motif sebenarnya Trump tampaknya meruntuhkan rezim mullah itu atau, paling tidak, membonsainya. Itu terlihat dari dukungan bersemangat Trump terhadap demonstrasi di Iran pada awal tahun ini dan diangkatnya dua pejabat baru Gedung Putih yang sangat anti-Iran: Penasihat Keamanan Nasional John Bolton dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo.

Bahkan, Trump siap mengambil jalan perang bila Iran salah merespons keputusannya. Pemerintahan Trump, Israel, dan Arab Saudi melihat Iran memainkan peran destabilisasi di kawasan dengan menjalankan politik sektarian, agresif, dan ekspansif di kawasan. JCPOA dipandang justru membuat Iran kian leluasa menanamkan pengaruh di Irak, Suriah, Libanon, dan Yaman melalui milisi-milisi Syiah yang didanai dan dipersenjatainya meskipun peran destabilisasi kawasan juga dilakukan Israel dan AS dengan mengabaikan aspirasi kemerdekaan Palestina. Saudi juga mendestabilkan Timur Tengah dengan melancarkan perang di Yaman.

Karena Inggris, Prancis, dan Jerman tetap berkomitmen terhadap JCPOA, untuk sementara Iran bertahan pada kesepakatan itu sambil memperkuat hubungan dengan Rusia dan Tiongkok. Dengan jalan ini, Teheran mengisolasi AS. Secara internal, elite Iran akan membenahi struktur kekuasaan untuk mengantisipasi memburuknya situasi. Bisa jadi Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) melakukan kudeta jika pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memerintahkannya.    

Khamenei mengontrol IRGC, Basij (relawan), dan militer. Modal politik pemerintahan Presiden Hassan Rouhani yang didapat dari Khamenei terus merosot. Pada 2013 Khamenei memandang Rouhani kandidat presiden yang dapat diterima karena ia membutuhkan figur politik yang moderat untuk mencapai kesepakatan dengan Barat mengenai program nuklir Iran yang berujung pada pencabutan sanksi.

Namun, permusuhan politik dengan Washington memukul pemerintah Rouhani berupa hilangnya kredibilitas. Juga Rouhani saat ini tidak lagi populer di kalangan rakyat Iran yang telah kehilangan harapan bagi kemungkinan perubahan yang signifikan. Kebijakan ekonomi liberalnya telah menampar rakyat miskin dan kelas menengah ke bawah. Jika situasi bertambah buruk dan stabilitas rezim mullah terancam bahaya, Khamenei punya kekuasaan untuk mencampakkan pemerintahan Rouhani yang terbuka kepada Barat dan ingin menjalin hubungan baik dengan AS.

Kelompok garis keras dalam rezim Iran percaya berdikari di bidang ekonomi dan perlawanan terhadap kekuatan hegemonik Barat dapat mengatasi masalah Iran. Kalau ini yang terjadi, keputusan Trump justru kontraproduktif. Timur Tengah akan mengalami destabilisasi lebih jauh dan terus bereskalasi yang merepotkan AS, Israel, dan Saudi. Memilih jalan perang malah dapat memicu krisis global karena ada kemungkinan Rusia dan Tiongkok ikut campur tangan. Iran sendiri memiliki cukup rudal balistik yang dapat menjangkau Israel dan seluruh pangkalan militer AS di Laut Tengah dan Teluk Persia.

 

BERITA TERKAIT