Jangan Biarkan 6,7 Juta Warga Kehilangan Hak Pilih


Penulis: Ric/Opn/*/X-6 - 17 April 2018, 08:25 WIB
MI/ BARY FATHAHILAH
MI/ BARY FATHAHILAH

SEDIKITNYA 6,7 juta masyarakat berpotensi kehilangan hak untuk memilih dalam pilkada serentak pada 27 Juni mendatang. Menurut data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), jumlah itu merupakan akumulasi dari jumlah penduduk yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) dan belum melakukan perekaman. Adapun jumlah pemilih yang telah masuk daftar pemilih sementara (DPS) tercatat 152,9 juta.

Ketua Tim Pengawas Pilkada Komnas HAM, Hairiansyah, melihat persoalan itu krusial. Pasalnya kepemilikan KTP-E merupakan prasyarat bagi masyarakat agar dapat memberikan hak pilih.

Hairiansyah pun meminta Kemendagri serta KPU segara bergerak cepat untuk menyelesaikan hal itu. Salah satunya dengan mempergunakan basis data kependudukan, yakni kartu keluarga sebagai syarat dalam memperoleh surat keterangan pengganti KTP (suket) yang merupakan dokumen pengganti KTP-E.

"Yang belum melakukan perekaman karena ada kendala-kendala logistik geografis tidak bisa mendapat suket. Oleh karena itu, kita dorong agar penggunaan database kependudukan dengan acuan kartu keluarga bisa digunakan sebagai syarat mendapatkan suket," ujar Hairiansyah, kemarin.

Di kesempatan yang sama, komisioner Komnas HAM Amiruddin menambahkan agar Kemendagri dapat masuk ke daerah-daerah pedalaman, khususnya ke daerah yang saat ini masih menggunakan sistem noken. Ia beranggapan hal itu akan juga berdampak pada verifikasi pemilih.

Senada, Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi Titi Anggraini meminta agar ada kerja maksimal pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak suara bagi 6,7 juta warga tersebut.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan mengharapkan KPU tingkat kabupaten/kota bekerja sama dengan dinas dukcapil setempat untuk segera memastikan penyelesaian 6,7 juta penduduk dalam DPS Pilkada 2018 yang belum terkonfirmasi memiliki KTP-E. Mekanisme kerja sama pun sudah termaktub dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku pihaknya melakukan jemput bola untuk memastikan seluruh masyarakat di daerah terpencil seperti di Papua dan Banten memiliki KTP-E. (Ric/Opn/*/X-6)

BERITA TERKAIT