Cabut Gelar Akademik Koruptor


Penulis: Nurul Hidayah - 17 April 2018, 07:35 WIB
img
PPATK 2015/KPK 2017/L-1/Grafis: CAKSONO

SEORANG pemerhati sosial yang tinggal di Cirebon, Soenoto, urun rembuk dalam acara Bedah Editorial Media Indonesia di Metro TV, kemarin.

Dalam topik bahasan 'Saatnya Menuntaskan Megakorupsi Century' itu, Soenoto melemparkan wacana segar agar perguruan tinggi mencabut atau menganulir gelar sarjana dari berbagai strata bagi para koruptor.

Menurut pengusaha itu, para koruptor yang merupakan lulusan perguruan tinggi sudah tidak lagi mencerminkan perilaku intelektual, yakni tidak pernah mengambil se-suatu yang bukan menjadi haknya.

"Tidak ada moral yang membimbing mereka. Hukum bukan berbicara ayat dan pasal. Namun, roh hukum itu ialah moral. Ayat dan pasal bisa berubah, sedangkan moral tetap abadi," kata Soenoto, kemarin.

Oleh karena itu, saat ini Soenoto tengah gencar menjalin komunikasi dengan sejumlah alumnus ITB lainnya untuk mendukung pencabutan gelar sarjana bagi para koruptor.

"Izin dokter yang melakukan malapraktik bisa dicabut. Kondisi yang sama pun berlaku untuk gelar sarjana lain. Malapraktik dokter korbannya satu-dua orang. Korban koruptor itu ribuan orang. Ribuan orang bisa menjadi miskin karena tindakan korupsi yang dilakukan orang-orang intelek di negeri ini," ujar Soenoto.

Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Tri Hanggono Ahmad, menyambut positif wacana pencabutan gelar akademik terhadap lulusan perguruan tinggi yang terbukti terlibat perkara korupsi.

"Kami akan menginisiasi pencoretan nama alumni yang terbukti terlibat kasus korupsi. Pada saat wisuda mendatang, ikrar lulusan akan ditambah dengan janji tidak melakukan korupsi," ungkap Tri Hanggono, kemarin.

Senada dengan Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Mohammad Nasih yang mewanti-wanti lulusan salah satu universitas kenamaan di Jawa Timur itu untuk menjaga nama baik almamater mereka.

"Dengan seizin senat dan majelis wali amanat (MWA), kami bahkan tidak segan mencabut gelar dan ijazah apabila saudara terbukti melakukan tindakan yang mencoreng nama baik almamater Unair. Kami berharap alumni Unair tidak ada yang korupsi. Tidak ada yang ngapusi. Sekali lagi, jika itu semua terjadi, kami tidak segan menarik kembali gelar saudara," ujar Nasih saat wisuda sarjana pada 2 Desember 2017, seperti dikutip dari laman Unair News.

Menurut Nasih, Unair sudah lama menerapkan semboyan Exellence with Morality untuk meningkatkan kualitas lembaga. "Untuk me-nguasai sains dan teknologi, selain membutuhkan kualitas pribadi, juga moralitas."

Dalam penilaian Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Boyamin Saiman, pencabutan gelar akademik terhadap koruptor perlu mendapat dukungan pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat.

"Kebijakan itu patut diapresiasi untuk memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi mereka yang mencoba-coba terlibat perkara serupa. Saya mendukung penuh jika diterapkan. Tetapi pencabutan gelar juga tidak boleh pandang bulu," tutur Boyamin.

Boyamin menambahkan pintu masuk pencabutan gelar akademik sudah ada, yakni pencabutan hak politik bagi koruptor yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

"Artinya, tidak perlu membuat aturan baku yang baru karena KUHP telah mengaturnya. Hakim harus memulainya," tandas Boyamin.(Gol/Dro/BY/*/X-3)

BERITA TERKAIT