Komnas HAM Dorong RUU Terorisme Diperbaiki


Penulis: Nurjiyanto - 16 April 2018, 23:03 WIB
img
MI/M. Irfan

KOMISIONER Komnas HAM Chairul Anam mengatakan pihaknya mendorong agar aturan proses penahanan dan penangkapan dalam RUU Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme bisa lebih akuntabel. Pasalnya, Komnas HAM mengaku dalam kurun enam tahun terakhir, banyak dugaan pelanggaran HAM terhadap penaganan tindak pidana terorisme.

"Yang paling penting dalam hal penahanan dan penangkapan adalah dimana dia (tersangka), data dari Komnas HAM penyiksaan dan lain sebagainya itu muncul dari itu. Jadi misalnya ada yang tertangkap, tapi tidak tahu ditahan dimana, keluarganya gak tau, penasehat hukumnya gak tau disitu potensial orang mendapat tindakan kekerasan. Ini yang harus diperjelas setelah ditangkap atau ditahan harus jelas tempatnya dimana, bisa dititipkan kok di polres atau polda " ungkap Chairul di Gedung Komnas HAM, Senin (16/4).

Ia juga merekomendasikan agar masa penangkapan yang diatur dalam RUU Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme dikurangi dari paling lama 14 hari menjadi paling lama satu hari dan kemudian harus diterbitkan Surat Perintah Penangkapan susuai KUHAP pasal 19 ayat (1).

Selain itu, ia menyoroti masa penyadapan yang dinilainya terlalu lama yakni satu tahun. Hal tersebut dinilai bisa mengurangi potensi terjadinya pelanggaran HAM.

"Lihatnya bukan dari kerangka waktu, lihatnya harus komprehensif. Misal dalam 3 hari disadap dan bukti sudah dapat. Ya langsung tangkap aja dan penyadapan selesai gak perlu nunggu sadap sampai 1 tahun," ungkapnya.

Komnas HAM mengklaim rekomendasi tersebut didasari dari temuan Komnas HAM dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Temuan itu menunjukan dugaan pelanggaran HAM terhadap penanganan tindak pidana terorisme baik dalam bentuk penangkapan tanpa Surat Perintah Penangkapan, penembakan yang menyebabkan kematian (extra-judical killing), penggeledahan dan penyitaan yang tidak berdasarkan Hukum Acara yang berlaku dan bantuan hukum yang direkayasa.

Temuan Komnas HAM tindakan tersebut terjadi di delapan provinsi yaitu Aceh (2 peristiwa), Jawa Tengah (11 peristiwa), DKI Jakarta (5 peristiwa), Jawa Barat (3 peristiwa), Sumatera Utara (1 peristiwa), Sulawesi Selatan (2 peristiwa), Nusa Tenggara Barat (2 peristiwa), Sulawesi Tengah (6 peristiwa), Jawa Timur (2 peristiwa) dan Kalimantan Timur (1 peristiwa). (OL-7)

BERITA TERKAIT