Integrasi Jabodetabekpunjur Dikuatkan


Penulis: Yanurisa Ananta - 17 April 2018, 09:40 WIB
MI/Pius Erlangga
MI/Pius Erlangga

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menargetkan revisi Perpres No 54 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) rampung akhir tahun ini.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dilaporkan tengah melaksanakan konsultasi publik selama tiga bulan sejak Senin (16/4) hingga 31 Juli 2018. Baru setelah itu akan dilakukan proses kesepakatan lintas sektor dan legislasi.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil menegaskan, revisi Perpres No 54/2008 menekankan pada keterpaduan hulu-tengah-hilir dan pesisir Jabodetabekpunjur. Dalam penyusunannya pihaknya akan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

"Kawasan hulu akan berperan sebagai kawasan lindung dan sumber air, kawasan tengah sebagai kawasan penyangga dan resapan air, kawasan hilir sebagai kawasan budidaya serta kawasan pesisir sebagai kawasan lindung pesisir dan kawasan budi daya," kata Sofyan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (16/4).

Selain itu, revisi Perpres juga akan memfokuskan pembagian peran antara kota inti dan kota penyangga, di antaranya soal integrasi sistem jaringan transportasi dan sistem jaringan prasarana perkotaan lain. "Setelah ini, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) di pusat dan daerah berkaitan dengan Perpres No 54 Tahun 2008," jelasnya.

Di dalam konsultasi publik ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk mempertimbangkan alternatif soal pengembangan di Kawasan Jabodetabekpunjur serta menyamakan visi dan misi dalam menyelesaikan problem kawasan melalui rencana tata ruang kawasan Jabodetabekpunjur.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Darmin Nasution berharap, revisi Perpres No 54/2008 ini selesai di akhir tahun ini sehingga pemerintah daerah bisa segera mendapat acuan dalam merealisasikan kawasan Jabodetabekpunjur yang terintegrasi, nyaman untuk dihuni, menjadi mesin penggerak ekonomi, dan investasi nasional, tetap tetap memiliki keberlanjutan lingkungan.

"Dengan revisi tata ruang diharapkan dapat menjadi acuan bagi sektor dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kawasan Jabodetabekpunjur kawasan yang terintegrasi, nyaman dihuni menjadi counter magnet ekonomi dan investasi nasional yang bertaraf internasional namun memiliki keberlanjutan lingkungan di masa mendatang," tutur Darmin.

 

Isu krusial

Sebelumnya, dalam rapat kerja kepala daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) dibahas sejumlah isu krusial yang saling terkait dan perlu segera diatasi secara terpadu antardaerah.

Adapun isu-isu yang dibahas agar segera ditangani meliputi upaya mengatasi banjir, transportasi, ketersediaan air bersih, sampah, dan ketahanan pangan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur menambahkan, seluruh tim yang ada di BKSP harus dapat bersinergi dan bekerja secara berdampingan untuk menuntaskan permasalahan yang ada dan memenuhi kebutuhan dasar.

"Kita perlu meningkatkan koordinasi dan membuka babak baru kerja sama ini. Kita berharap, BKSP mampu mewujudkan keterpaduan dan keserasian pembangunan antardaerah," kata Anies saat membuka Raker Kepala Daerah Jabodetabekjur, di Balai Kota DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, sebanyak 35 wilayah kecamatan di Jabodetabek masih rawan tergenang dan banjir serta berdampak pada sekitar 2 juta penduduk. "Kerugian akibat banjir ditaksir Rp5 triliun-Rp7,5 triliun per tahun," ungkapnya. Masalah transportasi, lanjutnya, juga perlu dilakukan pengelolaan yang baik sehingga mampu meminimalisasi terjadinya kemacetan.  (Ssr/X-6)

BERITA TERKAIT