Pemerintah Dinilai Gamang Terapkan UU Produk Halal


Penulis: (Dhk/H-2) - 17 April 2018, 00:15 WIB
img
ANTARA FOTO/Agus Bebeng

PEMERINTAH dinilai masih gamang dalam memberlakukan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Terbukti, memasuki empat tahun diundangkannya regulasi itu, peraturan pemerintah (PP) turunan UU itu belum juga terbit.

"Pemerintah terlihat gamang untuk melaksanakan sistem jaminan halal sesuai perintah UU," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah, pada seminar Mandatori Sertifikasi Halal yang digelar di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan tenggat berlakunya kewajiban suatu produk mencantumkan label halal ialah 17 Oktober 2019 atau sekitar 18 bulan lagi. Kewajiban itu berlaku bagi seluruh produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, juga produk biologi dan rekayasa genetik.

Namun, belum terbitnya PP turunan UU JPH membuat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)yang sudah terbentuk tidak bisa berfungsi. Hingga saat ini, kata Ikhsan, belum lahir satu pun lembaga pemeriksa halal (LPH) yang mendapatkan akreditasi dari BPJPH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Semoga kekosong-an ini tidak menimbulkan keraguan bagi dunia usaha dan UMKM yang akan mengajukan permohonan dan perpanjangan sertifikasi halal," kata Ikhsan.

Menurutnya, diperlukan sikap yang jelas dari pemerintah terkait dengan kewajiban sertifikasi halal, apakah dapat dijalankan melalui BPJPH atau sementara tetap dilakukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI.

"Jika BPJPH saat ini belum siap, mandatori sertifikasi harus tetap dijalankan dengan berbagai skema kemudahan bagi dunia usaha, misalnya pemberian penahapan waktu bagi sektor industri tertentu," sarannya.

Pada kesempatan sama, Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim menyatakan hingga saat ini baru sekitar 14,6 ribu perusahaan yang sudah tesertifikasi halal dari total 3,6 juta perusahaan yang ada. Masih minimnya jumlah itu karena sertifikasi halal bersifat sukarela sebelum adanya UU JPH.

Menurutnya, percepatan implementasi sertifikasi halal membutuhkan banyak auditor. "Jumlah auditor LPPOM MUI sebanyak 1.190 tidak cukup. Butuh 24 ribu lebih auditor untuk melakukan percepatan."

BERITA TERKAIT