KPU Tetap Larang Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg


Penulis: Nur Aivanni - 16 April 2018, 22:15 WIB
ANTARA
ANTARA

KOMISIONER KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan bahwa pihaknya akan tetap mencantumkan norma larangan bagi mantan napi korupsi untuk menjadi calon legislatif (caleg), meskipun nantinya dalam rapat konsultasi di DPR ada sejumlah penolakan.

"Iya, perlu diketahui forum tertinggi di KPU itu kan pengambilan keputusan ada di pleno sehingga suara kelembagaan paling tinggi. Misalnya, kami berandai-andai silakan bagi pihak-pihak yang ngga sepakat ajukan uji materi PKPU," kata Wahyu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/4).

Namun, ia mengaku saat ini pihaknya belum bisa menakar pandangan fraksi-fraksi di Komisi II terkait aturan tersebut. Pasalnya, rapat konsultasi yang semestinya digelar hari ini, ditunda. Dalam rapat konsultasi tersebut nantinya, kata Wahyu, yang akan dibahas adalah PKPU tentang pencalonan presiden dan caleg.

Isu dalam PKPU Pencalonan Caleg yang akan dibahas adalah mengenai aturan larangan mantan napi korupsi menjadi caleg. "Isu yang mendapat perhatian anggota Komisi II adalah isu persyaratan menjadi caleg, salah satunya berbunyi mantan napi koruptor tidak diperbolehkan jadi caleg," terang Wahyu.

Sementara itu, poin yang menjadi krusial dalam PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah mengenai calon tunggal.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan bahwa dalam membuat suatu norma harus kembali kepada UU. Pasalnya, jika KPU akan memasukkan aturan yang tidak diatur di UU dalam PKPU, maka itu akan menimbulkan potensi gugatan nantinya.

"Saya pribadi prinsipnya setuju (aturan larangan mantan napi menjadi caleg), tapi kita juga tidak mau menabrak UU. Kalau UU mengatakan mereka boleh, apalagi ada keputusan MK, sehingga tidak bisa kita buat norma untuk melarang, kecuali UU-nya kita ubah," kata Amali.

Amali mempersilakan bila KPU ingin membuat aturan baru dalam PKPU. Namun, bila PKPU tersebut dikonsultasikan di DPR maka aturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan UU. "Sepanjang itu dikonsultasikan, kami tentu tidak ingin, karena kita juga tidak mau digugat, kalau itu diputuskan disini, yang akan digugat itu DPR dan pemerintah. Kalau mau bikin sendiri silakan, tanpa harus konsultasi," pungkasnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT