Bupati Bandung Barat Jadi Tersangka, Ratusan PNS Mengheningkan Cipta


Penulis: Depi Gunawan - 16 April 2018, 18:49 WIB
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

RATUSAN pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, diajak mengheningkan cipta untuk mendoakan kesehatan Bupati Bandung Barat nonaktif Abubakar yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mengheningkan cipta itu berlangsung saat apel PNS di Kompleks Pemkab Bandung Barat, Senin (16/4).

Dalam apel itu, pelaksana tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra menyatakan keperihatinan atas kondisi yang terjadi pasca-OTT.

Dia mengajak, para pegawai tetap harus bersemangat dalam bekerja, termasuk dalam melayani masyarakat.

"Tugas birokrasi adalah melayani masyarakat. Oleh sebab itu, keperihatinan ini jangan sampai berlarut-larut. Kita masih bisa memperbaiki kekurangan yang ada, asalkan mau bekerja keras," kata Yayat.

Selain Abubakar, KPK juga menangkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Weti Lembanawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Adiyoto, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Asep Hikayat.

Terkait dengan tiga posisi jabatan yang ditinggalkan, Yayat menyatakan, bakal berupaya secepatnya untuk memproses pemberhentian dan mencari pengantinya. Namun, untuk sementara ini Pemkab Bandung Barat akan menunjuk pelaksana tugas untuk tiga posisi tersebut.

"Agar kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak terganggu, tiga jabatan setingkat kepala dinas itu bisa dijabat oleh plt dulu," ujarnya.

Asisten Daerah III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Bandung Barat Agustina Piryanti mengungkapkan, pihaknya masih memproses pemberhentian Weti Lembanawati, Adiyoto, dan Asep Hikayat.

Dalam pemberhentian dan pengisian jabatan tiga posisi itu, Pemkab Bandung Barat berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

"Kami mengacu kepada kedua aturan tersebut. Dalam kondisi sekarang, yang mungkin akan dilakukan dan yang paling pendek prosesnya adalah plt Bupati menentukan dulu Plt tiga jabatan kosong tersebut. Untuk penandatanganan surat plt bisa dilakukan oleh Sekretaris Daerah," ungkapnya. (A-1)
 

BERITA TERKAIT