Pembangunan Depo LRT Terhambat


Penulis: Gana Buana - 16 April 2018, 12:38 WIB
img
ANTARA/SIGID KURNIAWAN

PEMBANGUNAN depo kereta ringan (Light Rail Transit) di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi terkendala masalah lahan. Beberapa bidang lahan yang seharusnya diperuntukan untuk membangun depo LRT masih dikuasai segelintir warga.

Direktur Utama PT Adhi Persada Properti Agus Sitaba menyampaikan, saat ini, pihaknya sedang dalam proses penyiapan lahan. Adanya beberapa warga yang menempati lahan tersebut membuat progres pembangunan depo terlambat.

"Lahanya sedang kami siapkan. Diproyeksikan akan terlambat sebab seharusnya pembangunan depo di lahan seluas 12 hektare ini bisa dimulai pada Maret 2018 lalu," jelas Agus, Senin (16/4).

Agus menjelaskan penyebab utama keterlambatan itu karena adanya penolakan warga untuk direlokasi. Pada awal April 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi telah mendata ada sekitar 160 bidang lahan milik negara yang dihuni penduduk sekitar.

Soal ganti rugi, kata Jumardi, pemerintah bakal tetap mengganti rugi bangunan milik warga. Hal itu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Guna Kepentingan Umum.

"Kami akan mengganti rugi. Namun, karena lahannya merupakan lahan milik negara, yang diganti hanya bangunan dan tumbuhan saja," ujarnya.

Dalam waktu dekat, kata dia, pihaknya akan mengadakan mediasi dengan warga setempat.

Bila tidak ada komplain dari warga selama 14 hari masa kerja, lanjut dia, maka proses ganti rugi akan diteruskan ke tim appraisal. Tim independen itu bakal menghitung nilai ganti rugi yang diperoleh warga, seperti bangunan, lahan, tumbuhan, kenyamanan dan sebagainya.

"Karena itu, mediasi akan dilakukan bila ada keberatan dalam proses ganti rugi," katanya.

Ucapan Jumardi menyusul sikap perwakilan warga RW 06, 07, dan 08 Kelurahan Jatimulya yang mengadu ke pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Warga mengadu tentang nasib tempat tinggal mereka ke Hotman di warung Kopi Johny, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa (10/4) lalu.

Menurut Jumadi, apabila dihitung jumlah total kebutuhan lahan untuk pembangunan LRT di wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi mencapai 60 hektare dengan nilai pengadaan tanah sekitar Rp1,9 triliun. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di daerah Jatimulya, kata dia, pemerintah membutuhkan lahan sekitar 12 hektare untuk lintasan dan depo LRT. Enam hektare di antaranya adalah lahan milik PT Adhi Karya (Persero) Tbk namun dikuasai oleh 300 Kepala Keluarga (KK).

Sedangkan, lima hektare lagi milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Berdasarkan catatan, progres pembangunan LRT secara total sampai April 2018 telah mencapai 36%. Rinciannya, lintas pelayanan I Cawang-Cibubur mencapai 59%; lintas pelayanan II Cawang-Dukuh Atas mencapai 19% dan lintas pelayanan III Cawang-Bekasi Timur mencapai 36%.

Dia menargetkan, proyek senilai Rp31 triliun itu bakal dioperasikan pada 31 Mei 2019 mendatang. Dana yang dikucurkan bukan diperoleh dari APBN saja, tapi dari pinjaman yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator kereta.

"Dari nilai itu, pemerintah menyuntikan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp7,6 triliun, dan sisanya dicarikan dari pinjaman ke lembaga lain," tandas dia. (OL-3)

BERITA TERKAIT