SPI: Kedaulatan Pangan Terganjal Tekanan Internasional


Penulis: Cahya Mulyana - 15 April 2018, 21:04 WIB
img
MI/ADAM DWI

DEWAN Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar pertemuan dengan Hilal Ever, pelapor khusus hak atas pangan dari PBB di sekretariat pusat SPI. Pertemuan ini adalah bagian dari kunjungannya selama di Indonesia dalam dua pekan ini. 

Dalam acara ini Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia sudah memiliki legal framework yang baik tentang Hak atas Pangan, yakni UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) No. 5 Tahun 1960, yang isinya menjamin untuk seluruh petani dan  orang-orang tak bertanah untuk mendapatkan tanah.

Kemudian selain HAP, di tingkat internasional, pada tahun 2013 Indonesia menghasilkan UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan). Dalam UU ini petani harus punya tanah, benih, dan alat produksi lainnya. Kemudian dalam hal pangan kita juga sudah berhasil mendesak lahirnya UU No. 18 tentang Pangan, sebagai pengganti atas UU Pangan 1996.

“Di bawah UU Pangan yang baru ini terdapat prinsip kedaulatan pangan untuk memenuhi hak rakyat atas pangan. Ini adalah kerja-kerja SPI, bersama dengan organisasi kedaulatan pangan dan agraria lainnya,” paparnya.

Henry mengemukakan, pemerintahan sekarang berjanji akan membagikan tanah seluas 9 juta hektar kepada petani kecil.  Bahkan pemerintahan sekarang berjanji ketika kampanyenya akan membagikan lebih dari jumlah tersebut. Namun akhirnya pemerintah memutuskan bahwa reforma agraria itu terdiri dari 4,5juta hektar tanah dan 4,5 juta lainnya dalam bentuk sertifikasi. Kemudian di sector kehutanan, ada 12,7 juta hektar untuk didistribusikan (dalam bentuk perhutanan sosial) dari tahun 2014 lalu sampai 2019.  

Selain itu di program kedaulatan pangan, ada program pemerintah untuk membangun 1000 desa berdaulat benih, 1000 desa benih organik, dan 1000 desa kedaulatan pangan. Kemudian program-program lainnya supaya Indonesia berdaulat pangan, tidak mengimpor pangan dari luar negeri, memberi lapangan pekerjaan kepada petani dan orang-orang tak bertanah di pedesaan.

Meski demikian, Henry menggarisbawahi, pemerintah tidak bisa dan belum menjalankan program-program yang sudah ditetapkan tersebut. Ini terjadi karena hambatan, baik internasional dan nasional. Hambatan internasional. Itu misalnya organisasi negara-negara industri, OECD, yang menekan Indonesia agar tidak menjalankan kedaulatan pangan. 

Indonesia pada dasarnya melarang impor pangan, akan tetapi hal ini digugat oleh WTO tekanan pasar internasional melalui perusahaan-perusahaan berskala Internasional (TNC) sehingga impor gandum ke Indonesia terus menerus meningkat, saat ini sudah mencapai 9 juta ton gandum, begitu juga volume impor kedelai, daging, susu dan kebutuhan pangan lainnya 

"Selanjutnya adalah intervensi melalui dibangunnya perkebunan kelapa sawit dan industry pangan oleh perusahaan pangan-pertanian multinasional; perampasan tanah berkedok isu penyelamatan lingkungan (REDD+); dan lainnya,” papar Henry. 

Sedangkan hambatan nasionalnya adalah tidak sinkron dan dijalankannya program yang diamanatkan oleh UU, dan janji politik pemerintah. Belum lagi hambatan birokrasi kementerian yang mengurus pangan, pertanian, agraria, perdesaan dengan kementerian dan badan-badan lainnya dan antara pusat dengan daerah, serta dukungan politik yang juga masih lemah. 

"Keadaan itulah yang menyebabkan masih tingginya kasus kelaparan dankemiskinan di daerah-daerah, pengangguran, migrasi, kerusakan lingkungan, dan konflik agraria” sebutnya.

Oleh karenaitu, Henry meminta pelapor khusus hak atas pangan PBB Hilal Ever untuk mendesak agar kebijakan-kebijakan internasional bisa melindungi masing-masing negara di dunia ini, seperti Indonesia untuk melaksanakan program-program yang bisa mewujukan kedaulatan pangan danreforma agraria sejati di Indonesia. 

“Kami juga meminta Ibu Hilal untuk mendukung Deklarasi Internasional Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Pedesaan. Seperti halnya yang sudah dilakukan oleh para pelapor khusus hak atas pangan sebelumnya. Karena dengan adanya deklarasi ini, maka negara-negara harus mematuhi ketentuan yang melindungi petani-petani,” tutupnya.

Sementara itu Hilal Ever mengemukakan, pemerintah punya peranan yang besar untuk menegakkan kedaulatan pangan dan memenuhi hak atas pangan.

“Tetapi saat yang sama kita juga ketahui bahwa pemerintah menjalin kesepakatan dalam WTO. Pemerintah Indonesia jika serius ingin melindungi kedaulatan pangan dan petani, tidak harus mengikuti perjanjian multilateral dan bilateral karena sifatnya yang berbentrokan satu sama lain,” sambungnya. 

Hilal melanjutkan, SPI dan gerakan masyarakat sipil Indonesia lainnya dalam hal ini harus terus mendesak, dan mengingatkan pemerintah bahwa mereka di satu sisi telah merumuskan sebuah peraturan perundang-undangan yang mendukung dilaksanakannya kedaulatan pangan. (OL-5)

BERITA TERKAIT