Skeptisisme Setelah Myanmar Merepatriasi Keluarga Rohingya Pertama


Penulis: Denny Parsaulian - 15 April 2018, 15:13 WIB
AFP PHOTO
AFP PHOTO

PEMERINTAH Myanmar telah memulangkan keluarga pertama dari 700 ribu pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Rakhine. Tetapi langkah itu disebut-sebut oleh kelompok-kelompok hak asasi sebagai bentuk publisitas belaka. Karena sebenarnya Myanmar akan mengabaikan keamanan orang-orang yang kembali.

Minoritas Muslim tanpa kewarganegaraan telah berkumpul di kamp-kamp pengungsi di seberang perbatasan di Bangladesh sejak tentara Myanmar melancarkan serangan kejam terhadap komunitas di Negara Bagian Rakhine utara, Agustus lalu.

PBB mengatakan operasi itu sebagai bentuk pembersihan etnis. Tetapi Myanmar membantah tuduhan itu dengan mengatakan pihaknya hanya menargetkan militan Rohingya.

Selanjutnya, Bangladesh dan Myanmar menandatangani MoU yang akan memulai repatriasi pada Januari 2018. Tetapi rencana itu telah berulang kali ditunda karena kedua pihak menyalahkan yang lain karena kurangnya persiapan.

Menurut pemerintah Myanmar, Sabtu (14/4) malam, satu keluarga pengungsi menjadi yang pertama diproses di pusat penerimaan yang baru dibangun sehari sebelumnya.

"Kelima anggota keluarga kembali ke kamp repatriasi di Kota Taungpyoletwei di Negara Bagian Rakhine pagi ini," bunyi pernyataan yang diposting di halaman resmi Facebook dari Komite Informasi pemerintah Myanmar.

Komisioner pengungsi Bangladesh, Mohammad Abul Kalam, mengatakan bahwa keluarga itu tinggal di sebuah kamp yang didirikan di atas sepetak tanah tak bertuan antara dua negara.

Ribuan orang Rohingya telah tinggal di zona itu sejak Agustus, memenuhi sejumlah tenda di luar pagar kawat berduri yang merupakan zona perbatasan dua negara.

"Mereka tidak berada di bawah yurisdiksi kami, oleh karena itu, kami tidak dapat memastikan apakah akan ada lebih banyak orang yang menunggu untuk kembali (ke Myanmar)," katanya.

Seorang tokoh masyarakat Rohingya di kamp itu juga mengkonfirmasi kembalinya keluarga itu.

Menurut pernyataan Myanmar, otoritas imigrasi menyiapkan Kartu Verifikasi Nasional, suatu bentuk kartu identias yang kurang lebih mirip dengan milik warga negara Myanmar. Namun itu ditolak para pemimpin Rohingya. Mereka menginginkan hak penuh.

Foto-foto yang diposting di samping pernyataan itu menunjukkan seorang pria, dua wanita, seorang gadis muda, dan seorang anak laki-laki yang menerima kartu identitas serta sedang mendapatkan pemeriksaan kesehatan.

Disebutkan bahwa keluarga itu telah dikirim untuk tinggal sementara dengan keluarga di kota Maungdaw setelah menyelesaikan proses repatriasi. (AFP/OL-3)

BERITA TERKAIT