Dana Pemkab Mengalir untuk Calon Bupati


Penulis: Depi Gunawan - 05 April 2018, 08:58 WIB
img
MI/Depi Gunawan

KEBERPIHAKAN aparatur terhadap Elin Suharliah, calon Bupati Bandung Barat, Jawa Barat, sangat kentara. Sejumlah iklan layanan masyarakat dengan gambarnya terpampang di banyak sudut daerah itu.

Pemasangan reklame itu diduga dibiayai negara karena dilakukan salah satu dinas di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Padahal, Elin bukan pejabat di daerah itu. Ia tercatat sebagai istri Bupati Bandung Barat, Abubakar, yang sudah berkuasa di dae­rah ini selama dua periode,

“Pemasangan iklan layanan masyarakat dengan menggunakan foto calon bupati pada masa kampanye ini sangat tidak etis. Meski sudah banyak yang mempertanyakan, iklan masih terpampang, bahkan jumlahnya semakin banyak, di sekitar kantor desa dan kecamatan,” kata Direktur Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat, Holid Nurjamil, kemarin (Rabu, 4/4/2018).

Dia menilai iklan itu sangat mubazir bagi rakyat karena menggunakan anggaran pemerintah untuk kepentingan sosialisasi terselubung terhadap calon tertentu. “Praktik seperti ini sangat tidak diperbolehkan,” tegasnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat Harminus Koto juga menyayangkan fenomena di Bandung Bara­t itu.

“Segala bentuk iklan layanan masyarakat yang menjurus dukungan kepada salah satu peserta pilkada Kabupaten Bandung Barat harus segera dicabut karena sudah termasuk pelanggaran administratif.”

Panwaslu Bandung Barat, lanjut dia, harus merekomendasikan kepada pemilik iklan layanan itu pencabutan dalam waktu 1 x 24 jam. Kalau belum dicabut, direkomendasikan dicabut Satpol PP karena yang punya wilayah ialah pemkab.

Menurut Harminus, jika rekomendasi belum digubris, Panwaslu Bandung Bara­t harus terus menegur sampai semua iklan layanan masyarakat itu dicopot.

“Simpan dulu iklan itu. Nanti jika pilkada sudah beres, baru iklan layanan masyarakat tersebut bisa dipasang kembali,” ungkapnya.

Harminus juga meminta Panwaslu Bandung Barat mengambil tindakan tegas dengan memanggil kepala dinas yang bersangkutan untuk diminta keterangan. “Praktik ini tidak boleh. Si calon bukan orang pemkab. Harus diproses, panggil kepala dinasnya. Ini kan menggunakan anggaran negara, jelas tidak benar.”

Pilkada Kabupaten Ban­dung Barat diikuti tiga pasang­an calon. Pertama Aa Umbara Sutisna-Hengky Kurniawan yang didukung Partai Demokrat, PAN, PKS, Partai NasDem, dan PKPI.

Pasangan kedua Doddy Imron Cholid-Pupu Sari Rohayati yang dicalonkan Partai Golkar, Gerindra, PBB, dan Hanura. Terakhir, Elin Suharliah Abubakar-Maman Sunjaya dari PDIP, PPP, dan PKB. (DG/AU/N-2)

BERITA TERKAIT