Pilkada Terganjal Warga tidak Ber-KTP


Penulis: Benny Bastiandy - 05 April 2018, 08:44 WIB
ANTARA/MOHAMMAD AYUDHA
ANTARA/MOHAMMAD AYUDHA

BELUM rampungnya perekaman KTP elektronik (KTP-E) di daerah menghambat warga untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Seperti di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, jumlah pemilih yang belum mengantongi KTP-E cukup banyak. Padahal, KPU Cianjur sudah menetapkan daftar pemilih sementara (DPS). Di antara DPS itu masih ada 60.447 orang yang belum memiliki KTP-E.

“(Jumlahnya) lumayan banyak. Sekarang masih proses penambahan data pada DPS hasil perbaikan,” kata Ketua KPU Kabupaten Cianjur Anggy Shofia Wardhani kepada Media Indonesia, kemarin.

KPU terus berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil.

Diharapkan, sebelum pemungutan suara pilkada se­rentak 2018 pada 27 Juni nanti, berbagai kendala dalam administrasi kependudukan bisa diselesaikan. “Kita masih terus berkoordinasi dengan disdukcapil sehubungan masih adanya warga yang belum memiliki KTP-E, surat keterangan, maupun yang belum melakukan perekaman. Soal KTP-E itu yang berkewenang­an disdukcapil. Kami terus mendorong dan berkoordinasi,” kata Anggy.

Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Cianjur Didin Rosidin menyebutkan sampai sekarang masih sekitar 173 ribu jiwa yang akan melakukan proses perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Data itu juga hasil sinkronisasi dengan KPU.

“Tapi jumlahnya masih fluktuatif. Bisa jadi bertambah karena pada saat pemungutan suara terdapat pemilih pemula yang berusia 17 tahun,” terang Didin.

Di Karawang, sedikitnya 33 ribu warga belum melakukan perekaman KTP-E. Untuk memenuhi kebutuhan KTP-E 33 ribu warga, Disdukcapil Kabupaten Karawang melakukan jemput bola. Mereka melakukan perekaman di tingkat desa dan kelurahan.

“Dari hasil data KPU yang diserahkan kepada kami, sebanyak 33 ribu warga masih belum melakukan perekam­an KTP-E,” kata Kepala Disdukcapil Karawang, Yudi Yudiawan.

Belum punya KTP-E
Di Bangka Belitung, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pencatat­an Sipil dan Keluarga Berencana (DP3ACSKB) menyebutkan di Kabupaten Bangka sedikitnya masih ada 10.368 warga yang belum melakukan perekaman KTP-E.

Kepala DP3ACSKB Babel, Susanti, mengatakan hingga Februari lalu, dari tiga daerah yang akan melaksanakan pilkada, Bangka merupakan daerah dengan warga yang paling banyak belum melakukan perekaman KTP-E.

“Tahun ini, Pangkal Pinang, Bangka, dan Belitung akan melaksanakan pilkada se­rentak. Di Kabupaten Bangka dari wajib KTP 221.732 orang, 10.368 orang belum melakukan perekaman, sedangkan untuk Belitung dari 117.226 orang wajib KTP, 2.950 orang belum rekam,” Susanti memaparkan.

Masih terkait dengan pere­kaman KTP-E, di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, prosesnya terganggu gara-gara peladen (server) rusak. Dari enam peladen yang ada, tiga di antaranya rusak. Dari tiga peladen yang masih berfungsi, kapasitas mesin itu hanya mampu me­rekam maksimal 300 orang dalam satu hari. Padahal, sampai kemarin, sebanyak 40 ribu warga Kota Kupang belum melakukan perekam­an KTP-E.

Akibatnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang terancam tidak mampu merekam seluruh warga wajib KTP-E sebelum penetapan daftar pemilih tetap pemilihan gubernur mulai 20-21 April.

Terkait dengan rusaknya peladen, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore memastikan seluruh peladen yang rusak segera diperbaiki. “Kita akan menambah server untuk mempercepat perekam­an KTP-E,” kata Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore. (CS/RF/PO/N-3)

BERITA TERKAIT