Pengaduan Sektor Perumahan Melesat


Penulis: Ghani Nurcahyadi - 03 April 2018, 10:33 WIB
img
MI/Ramdani

PENGADUAN konsumen di sektor perumahan menunjukkan tren meningkat dalam tiga tahun terakhir. Ini terlihat dalam aduan konsumen tersebut yang masuk ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebesar 11% pada 2016. Angka tersebut melonjak terhitung dari November 2017 hingga Maret 2018 yang menyentuh 42,8%.

Keluhan konsumen merata dari sejak proyek perumahan dicanangkan hingga usai serah terima antara konsumen dan pengembang perumahan. Aduan bukan cuma melibatkan pengembang kecil, melainkan juga pengembang besar.

Ketua BPKN Ardiansyah Parman memaparkan, aduan yang masuk terkait dengan sektor perumahan terjadi karena banyaknya konsumen yang tidak memperoleh info lengkap mengenai rumah yang mereka beli. Akibatnya, muncul permasalahan setelah transaksi dilakukan.

“Tapi ada juga pengembang yang memang tidak serius dalam menggarap proyek perumahan. Seperti dijanjikan proyek akan rampung dalam 30 bulan setelah transaksi, ternyata sampai sekarang tidak ada bentuk bangunannya. Aduan yang masuk ke kami merata dari rumah tapak hingga apartemen, tapi lebih banyak apartemen,” ujar Ardiansyah di Jakarta, Rabu (28/3).

Menurut Koordinator Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN Anna Maria Tri Anggraini, konsumen perlu mengetahui seluk-beluk proyek perumahan yang dibangun pengembang sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. Misalnya, kepastian lokasi rumah, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan jaminan dari lembaga pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan rumah.

“Konsumen perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman atas aspek-aspek terkait dengan transaksi pembelian rumah agar tidak dirugikan. Banyaknya pengaduan terkait sektor perumahan kepada kami juga sebenarnya menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan hak,” ujar Anna.

Sebagai lembaga perlindungan konsumen, BPKN hanya bisa memberikan advokasi kepada pengadu sebagai langkah aksi. Namun, sejumlah rekomendasi juga sudah dikeluarkan BPKN sebagai instrumen perlindungan konsumen di sektor perumahan kepada sejumlah pemangku kepentingan.

Ketua Asosiasi Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia Ibnu Tadji mengimbuhkan perlu pengawasan lebih ketat daripada pemerintah daerah untuk pengelolaan perumahan. Pengawasan terkait ialah seperti kelengkapan izin properti serta ketersediaan sarana dan prasarana umum. (Gnr/S-4)

BERITA TERKAIT