Data Baru BPS



Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group - 27 October 2018, 05:10 WIB
img

SUDAH lama Forum Masyarakat Statistik mempersoalkan data-data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Termasuk di dalamnya ialah data mengenai pertanian. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Prof Mohammad Arsjad Anwar merupakan salah seorang yang paling gencar menggugat kesahihan data yang dirilis BPS. Apalagi ia dikenal kuat mengaitkan data statistik dengan ekonomi.

Mengapa gugatan itu harus disampaikan? Karena data itu menjadi dasar mengambil kebijakan. Kalau data yang dipakai akurat, pasti kebijakannya akan sesuai dengan yang diharapkan. Sebaliknya, kalau datanya menyesatkan, pasti kebijakannya akan menjadi tidak bermanfaat.

Kita lihat data pertanian yang ada selama ini. Kepala daerah sering mengeluhkan soal alih fungsi lahan yang tidak bisa dicegah. Namun, data yang dikeluarkan Kementerian Pertanian menunjukkan lahan pertanian terus bertambah dan akibatnya produksi selalu diproyeksikan meningkat.

Kejanggalan sering terjadi ketika kita hendak menghadapi Lebaran atau musim kemarau. Tiba-tiba beras yang dibutuhkan masyarakat tidak ada dan harganya meningkat. Sesuatu yang berlawanan dengan hukum ekonomi ketika harga meningkat justru di tengah produksi yang melimpah.

Pertanyaannya, mengapa basis data itu tidak kunjung diperbaiki? Ternyata semua khawatir terhadap konsekuensi hukum yang akan terjadi. Kalau data itu diperbaiki dan hasilnya ternyata di bawah data yang ada sekarang, akan muncul dugaan korupsi.

Kita tahu setiap tahun negara menganggarkan subsidi kepada petani, mulai subsidi bibit sampai subsidi pupuk. Besaran subsidi itu dihitung atas luasan lahan sawah yang ada. Kalau ternyata jumlah subsidi lebih besar daripada luasan yang sebenarnya, berarti ada kebocoran subsidi.

Bayangkan kebocoran itu sudah berlangsung lebih dari 20 tahun. Kita bisa bayangkan akan seperti apa dampaknya, kalau kasus kebocoran itu diungkap. Itulah yang membuat kita tidak pernah berani untuk melakukan perbaikan data. Kita menerima saja data itu, meski dengan penyimpangan yang sangat besar.

Tahun ini pemerintah tidak lagi membiarkan kesalahan itu berlanjut. Apalagi BPS sejak dua tahun terakhir tidak pernah mau menetapkan angka ramalan produksi beras. BPS sebagai pihak yang bertanggung jawab atas validitas data tidak mau lagi ikut menerapkan data tanpa dasar yang jelas.

BPS diberikan waktu sekitar delapan bulan untuk memperbaiki metode pengukuran luasan lahan sawah yang ada. Kali ini pengukuran tidak lagi didasarkan perkiraan penglihatan mantri pertanian, tetapi menggunakan citra satelit. Hasilnya terungkap bahwa terjadi penurunan luasan lahan sawah yang ada dari sekitar 7,75 juta hektare pada 2013 menjadi 7,1 juta hektare sekarang atau terjadi kehilangan lahan sawah sekitar 650 ribu hektare dalam lima tahun terakhir.

Presiden Joko Widodo sudah menegaskan, mulai sekarang perhitungan subsidi sampai produksi harus berdasarkan data terakhir BPS ini. Mulai tahun depan harapannya besaran subsidi yang dialokasikan akan lebih bisa dipertanggungjawabkan, demikian juga perkiraan produksi bisa lebih jelas.

Kalau kita ingin mencapai swasembada beras atau pangan, ke depan tinggal tergantung intervensi tekonologi untuk meningkatkan produktivitas. Kita tidak bisa lagi mengarang-ngarang angka produksi tanpa ada inovasi dalam budi daya tanaman maupun penanganan pascapanen.

Dengan dasar yang lebih jelas tentu pertanian tidak lagi bisa digoreng untuk kepentingan politik. Selama ini bisa saja angka dibesar-besarkan untuk menyudutkan pemerintah bahwa ada renten yang diambil dari impor pangan. Atau sebaliknya dikecil-kecilkan untuk pembenaran dilakukan impor.

Sebagai sektor yang berkaitan dengan kehidupan banyak orang, tidak seharusnya pertanian dijadikan komoditas politik. Cukup sudah perang kata-kata sekadar untuk menunjukkan dirinya lebih hebat. Petani jangan hanya sekadar dijadikan obyek, tetapi juga harus menjadi pelaku dari pembangunan bangsa dan negara ini.

Memang seperti yang dikhawatirkan, mulai ada permintaan agar penyelewengan subsidi yang pernah terjadi diusut tuntas. Akan terlalu banyak energi yang terkuras apabila kita ingin melihat ke belakang. Kita tidak tahu akan sejauh mana pengusutan harus dilakukan. Jangan-jangan kalau pun terungkap, pelakunya sudah tidak ada lagi.

Lebih baik kita berkonsentrasi membangun pertanian ke depan. Apa yang sudah terjadi menjadi pembelajaran bagi kita tentang pentingnya memiliki data yang valid untuk membuat kebijakan. Kita tidak boleh lagi mengulangi kesalahan yang sama, apalagi sekarang tersedia teknologi untuk memperkecil kesalahan pengumpulan data.

BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA