Satu Tahun Tersisa



Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group - 24 October 2018, 05:30 WIB
img

EMPAT tahun sudah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjalankan tugas melanjutkan pembangunan bagi kemajuan bangsa dan negara. Kita sudah melihat kerja yang dilakukan untuk membuat Indonesia yang lebih baik. Tentu masih banyak juga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Roma memang tidak dibangun dalam semalam. Pembangunan negara ini juga merupakan never ending business. Kita tidak pernah boleh lelah dan berhenti untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini.

Penuntasan tugas lima tahunan merupakan tugas yang harus dilaksanakan. Duet Jokowi-JK memikul tanggung jawab konstitusional untuk memberikan warisan berharga yang akan diteruskan pemerintahan selanjutnya.

Pekerjaan rumah paling utama harus dilakukan ialah bagaimana membawa Indonesia bisa melewati masa-masa penuh ketidakpastian global. Kita tahu semua negara berupaya untuk mencapai new normal tanpa harus ada gejolak yang berarti.

Upaya Amerika Serikat untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum krisis keuangan 2008, telah menimbulkan goncangan ekonomi dan keuangan dunia. Bukan hanya nilai tukar yang bergejolak, bahkan pasar modal mengalami tekanan termasuk di AS sendiri. Apalagi dalam menjalankan konsep American first,  Presiden Donald Trump menerapkan proteksi perdagangan.

Dalam kondisi penuh ketidakpastian, tugas utama pemerintah ialah bagaimana membuat sektor riil bisa terus berjalan. Pemerintah sudah menjalankan tugas untuk membangun infrastruktur dasar, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, dan mengelola anggaran dengan baik. Namun sisi makro itu tidak akan ada manfaatnya apabila sektor mikronya tidak diperkuat.

Kita lihat jalan-jalan tol yang dibangun di timur Pulau Jawa. Praktis hanya satu-dua kendaraan yang melintasinya setiap hari. Artinya, infrastruktur dasar yang telah dibangun belum menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah itu. Akibatnya, keluhan yang muncul lebih berputar pada tarif yang dianggap terlalu mahal.

Kajian yang dilakukan Bank Mandiri menunjukkan, sektor yang harus mendapatkan perhatian ialah kelompok usaha kecil dan menengah. Kelompok ini sangat rentan terhadap guncangan. Bisnis mereka mudah tergulung ketika terjadi perubahan teknologi atau ekonomi.

Lihat saja para pedagang di Pasar Tanah Abang. Sekitar 5,9 juta pedagang di sana hampir 50% terkena disruption oleh hadirnya perdagangan elektronik. Perdagangan melalui online akan juga mengimbas kelompok pengusaha menengah ketika pemerintah membiarkan produk yang diperdagangkan berasal dari produk impor.

Agar persoalan ini tidak mengimbas kepada pendapatan dan daya beli masyarakat, perhatian khusus harus diberikan kepada mereka. Dana desa, dana kelurahan, program keluarga harapan harus dijaga untuk benar-benar bisa menggerakkan ekonomi dan daya beli masyarakat perdesaan.

Yang perlu juga dipikirkan ialah menjaga kelangsungan bisnis pengusaha menengah. Salah satu yang bisa dipertimbangkan ialah cara yang ditempuh Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk mengembangkan perekonomian yang inklusif. Rekayasa fiskal dan pembiayaan kreatif yang diterapkan di Jatim bisa menumbuhkan UMKM yang lebih tahan terhadap guncangan.

Tantangan setahun ke depan ialah bagaimana membuat spiral ekonomi tidak berputar ke bawah. Pemerintah harus berjuang untuk menjaga agar bisnis yang sudah ada bisa terus berjalan. Jangan biarkan ada bisnis yang rontok apalagi yang mempunyai efek berantai.

Termasuk yang harus dijaga ialah kepercayaan dari investor asing yang sudah lama berbisnis di Indonesia. Mereka yang telah melakukan investasi langsung tidak mungkin akan meninggalkan modal yang sudah ditanamkan di sini. Kalau kelompok seperti ini sampai meninggalkan Indonesia berarti ada salah perlakuan yang kita lakukan.

Cara 'pengusiran' seperti yang dilakukan kepada Chevron di Blok Rokan atau Freeport di Timika tidak boleh lagi terjadi. Bagaimana pun perusahaan-perusahaan itu telah berbuat jauh lebih baik daripada investor portofolio yang bisa seenaknya keluar-masuk Indonesia. Sekarang saja sudah sekitar Rp54 triliun dana yang ditarik keluar oleh para investor portofolio dari Bursa Efek Indonesia.

Gubernur Soekarwo menyebutkan tiga faktor yang harus diperhatikan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik yakni pembangunan, situasi aman dan nyaman, serta kesejahteraan. Itulah pesan yang ingin juga kita sampaikan kepada pemerintahan Jokowi-JK dalam melaksanakan satu tahun terakhir pengabdiannya bagi bangsa dan negara ini.

BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA