Jangan Keruhkan Kolam



Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group - 20 October 2018, 05:10 WIB
img

TERSENTAK dan sekaligus prihatin kita oleh dugaan terjadinya kasus penyuapan pada proyek pembangunan kawasan perumahan Meikarta di Bekasi. Bukan hanya Bupati Bekasi dan jajarannya yang ditersangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan juga beberapa direksi dari perusahaan pengembangan kawasan tersebut.

KPK bahkan terus mengembangkan kasus dengan mencari bukti-bukti baru. Salah satunya memeriksa kediaman pemilik Kelompok Lippo, James Riady, untuk mengetahui apakah pemimpin tertinggi perusahaan mengetahui penyuapan tersebut.

Dalam menciptakan Indonesia yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, kita tentu mendukung langkah yang dilakukan KPK. Tanpa ada tata kelola yang baik, tidak mungkin kita akan mampu menciptakan perekonomian yang efisien dan juga berkeadilan.

Tiongkok sangat keras dalam melawan praktik KKN karena tindakan itu dirasakan menciptakan inefisiensi. Presiden Xi Jinping tanpa kompromi menangkapi orang yang melakukan KKN karena Tiongkok ingin naik kelas menjadi negara industri maju. Sepanjang praktik KKN masih marak, biaya produksi akan tinggi karena adanya biaya siluman.

Beberapa anggota politbiro Partai Komunis Tiongkok tidak lagi kebal kepada hukum. Siapa yang berani menerima suap bukan hanya dipecat dari politbiro, melainkan dijatuhi hukuman berat.

Sejak zaman Perdana Menteri Zhu Rongji, Tiongkok menerapkan hukuman mati kepada mereka yang melakukan KKN. Pernyataan paling tegas yang pernah disampaikan Zhu, "Sediakan 99 peti mati untuk para pelaku korupsi dan satu untuk saya kalau terbukti melakukan perbuatan tercela yang sama."

Kasus terakhir ini kita harapkan membuka mata kita untuk mau berubah. Kita harus meninggalkan kebiasaan lama yang akhirnya merugikan kita semua. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.

Perubahan itu bukan hanya perlu dilakukan para pengusaha, melainkan juga para pejabat yang mengurusi perizinan. Janganlah perizinan dijadikan komoditas, apalagi dijadikan bisnis. Hal itulah yang membuat pengusaha akhirnya banyak yang tersandung.

Bagi pengusaha, waktu adalah uang. Ketika perizinan itu dikeluarkan terlalu lama, apalagi sulit, pengusaha akan berupaya mencari jalan untuk bisa lebih cepat. Hal itu disebabkan biaya keterlambatan sering kali jauh lebih mahal daripada biaya pengurusan izin.

Contoh paling nyata ialah pada industri minyak dan gas. Penyewaan rig untuk pengeboran minyak satu hari bisa mencapai ratusan ribu dolar AS. Belum lagi sewa rig itu harus on time karena alat yang sama sudah ditunggu perusahaan yang lain. Bisa dibayangkan apabila perizinan itu terlalu lamban, setiap hari ratusan juta rupiah terbuang sia-sia.

Dalam kasus proyek pembangunan Meikarta, Menteri Agraria Sofyan Djalil menyampaikan, perizinan untuk pembangunan kawasan itu sebenarnya sudah tidak ada permasalahan di tingkat pusat. Hanya, izin detailnya ada di pemerintah daerah sehingga pengurusannya harus dilakukan di Pemerintah Bekasi.

Perubahan sikap baik dari jajaran pemerintah maupun pengusaha harus dilakukan karena ketika kasus sudah terjadi, yang dirugikan kita semua. Kita bukan hanya harus kehilangan para pejabat dan pengusaha potensial, melainkan juga hilangnya keberanian orang untuk berbisnis di Indonesia.

Kalau Kamar Dagang dan Industri Indonesia memprihatinkan kasus Meikarta, hal itu wajar karena setiap hari pengusaha dihadapkan kepada kondisi seperti ini. Di satu sisi, mereka ingin melakukan usaha untuk mendorong perekonomian nasional, tetapi di sisi lain mereka harus berhadapan dengan para pejabat yang sering mempersulit pengurusan perizinan.

Dilema inilah yang harus dipecahkan. Kita tidak bisa hanya menuntut pengusaha untuk berubah, tetapi juga pejabatnya. Perubahan sikap ini jauh lebih pelik daripada penetapan penggunaan one single submission karena berkaitan dengan kebiasaan. Apalagi, ini berkaitan dengan birokrasi yang tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah.

Kita tidak tahu berapa lama dibutuhkan waktu untuk terjadinya perubahan itu dan siapa yang memimpin perubahan itu. Satu yang ingin kita ingatkan, janganlah kasus ini menciptakan stereotip tentang kebiasaan buruk pengusaha sebab negeri ini sangat membutuhkan pengusaha untuk membangun perekonomian. Mari kita tangkap ikannya tanpa harus membuat keruh kolamnya.

BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA