Susi Vs Sandi



Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group - 19 October 2018, 05:10 WIB
img

"JADI jangan asal ngomong dulu. Belajar dan baca dulu Undang-Undang Perikanan, baru komentar. Saya tidak suka sektor riil seperti ini dibawa ke ranah politik. Mestinya politikus itu kalau mau buat komentar harus banyak riset dulu."

Itu pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang ditujukan kepada calon wakil presiden dengan nomor urut 2, Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam kunjungannya ke Indramayu, Jawa Barat, di tempat pelelangan ikan Karangsong, ia menerima keluhan dari para nelayan tentang sulitnya melaut karena rumitnya mengurus surat izin penangkapan ikan.

Sandi pun berjanji jika nanti pada Pemilu 2019, ia dan calon presiden Prabowo Subianto terpilih, akan memakmurkan dan menyejahterakan nelayan. "Prabowo-Sandi tidak akan melupakan jasa nelayan. Proses perizinan ini akan saya pangkas birokrasinya," ujar Sandi.

Menurut Sandi, kunjungannya ke Indramayu sekaligus tapak tilas di desa orangtuanya. Ibunda Sandi, Rachmini Rachman (Mien Uno), lahir di Penganjang, Sindang, Indramayu. Wajar memang di daerah orangtuanya, Sandi antusias berucap janji akan memangkas birokrasi.

Keluhan nelayan dan janji Sandi itulah yang kemudian viral di media sosial dan memancing amarah Susi. Sejak November 2014, kata sang menteri, pihaknya sudah membebaskan seluruh nelayan dengan kapal di bawah 10 GT (gross tonnage) dari izin penangkapan ikan. Sementara itu, yang harus mengurus izin ialah mereka yang memiliki kapal dengan ukuran di atas 10 GT-100 GT.

Susi menjelaskan lagi, kapal berukuran 10 GT-30 GT, mengurus izinnya di pemerintah provinsi. Sementara itu, kapal di atas 30 GT mengurus izinnya ke pemerintah pusat. Alasannya, karena banyak laporan tidak sesuai antara kapal yang dilaporkan dan kenyataan di lapangan. Akibatnya, negara tak menerima pajak dari kapal-kapal besar ini.

Namun, Sandi santai menjawab amarah Susi. Ia meminta waktu untuk menjelaskan. "Bu Susi besok ya. Nanti kita bicarakan, selama saya belum ditenggelamkan nanti saja," singkat Sandiaga sambil bergurau. Sesungguhnya jika menggunakan terminologi post truth tak penting benar jawaban itu. Yang penting pernyataan telah diproduksi dan telah membangun opini.

Dalam konteks kerja politik Sandi memang calon wakil presiden yang teramat aktif. Tak saja dalam memberikan pernyataan, tetapi juga melakukan kunjungan. Pernyataan tentang tempe setipis ATM, nasi-ayam di Indonesia lebih mahal daripada di Singapura, dan uang Rp100 hanya dapat bawang dan cabai, memang sengaja diucapkan untuk memberi kesan betapa sulitnya kehidupan rakyat di era Jokowi. Lagi-lagi tak penting benar faktanya.

Namun, di luar makna yang tersurat, ia memang tengah memproduksi kontroversi. Terbukti ucapannya selalu menjadi bahan diskusi dan perdebatan berhari-hari. Ia memang tengah memanfaatkan secara maksimal era post truth itu, bahwa fakta tak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik jika dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal.

Benarlah kata politikus Partai Demokrat Andi Arief, bahwa Sandi lebih aktif melakukan kerja politik jika dibandingkan dengan calon presidennya sendiri, Prabowo Subianto. Ia mengkritik Prabowo terkesan kurang serius menjadi presiden sebab mobilitasnya masih sangat kurang untuk keliling Indonesia.

Memasuki masa kampanye Pemilu 2019 ini, publik memang belum mendapatkan inspirasi dari para polikus kita, kecuali sejumlah kontroversi. Sayang, jika hajat politik yang penting dan mahal ini, ada yang berupaya mengadopsi cara kampanye Donald Trump yang terpilih menjadi Presiden Amerika pada 2016 dengan meninggalkan 'sejumlah luka'.

Itulah tahun ketika Kamus Oxford menjadikan post truth sebagai Word of the Year. Tahun yang merujuk terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Brexit. Trump menggunakan politik identitas secara over dosis dan hoaks pun bersimaharajalela menghajar lawan politiknya. Luka itu hingga kini masih amat terasa.

Asing dimaki, asing diadopsi. Dicampakkanlah konsistensi.*

BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA