Mundur



Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group - 12 June 2018, 05:30 WIB
img

"KEMERDEKAAN tidak menyudahi soal-soal, kemerdekaan malah memabangunkan soal-soal; tetapi kemerdekaan juga memberi jalan untuk memecahkan soal-soal itu. Hanya ketidakmerdekaanlah yang tidak memberi jalan untuk memecahkan soal-soal." (Bung Karno)

Yudi Latif yang dipilih Presiden Jokowi sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pastilah untuk memecahkan 'soal-soal itu'. Soal Pancasila yang menyatukan bangsa ini, tetapi nilai-nilainya kini seperti dicampakkan.

Sayangnya, Yudi yang baru satu tahun untuk 'menyelesaikan soal-soal', sejak masih bernama Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila, justru mengundurkan diri, pekan lalu.

Seperti ditulis Yudi dalam bukunya, Revolusi Pancasila (2015), 'Politik sebagai teknik mengalami kemajuan; tetapi politik sebagai etik mengalami kemunduran. Perwujudan masyarakat adil dan makmur tercegat oleh merajalelanya keserakahan kapitalisme predatoris'.

Kebersamaan meluruh sementara individualisme menguat. Kesenjangan sosial menjadi-jadi; menjauh dari cita-cita keadilan sosial yang mulia itu.  

Bayangkan, kurang dari sepekan di bulan suci menjelang Idul Fitri ini, Bupati Purbalingga Tasdi, Bupati Blitar Muhammad Samanhudi Anwar, dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo ditangkap KPK karena dugaan rasywah.

Padahal, sejak awal tahun ini saja cerita operasi tangkap tangan oleh KPK seperti tak pernah berhentii. Namun, kenapa ia mundur?

Kemundurannya yang tiba-tiba memang mengejutkan. Meski ia sudah menulis surat resmi kepada Presiden Joko Widodo, ia mundur karena hendak berfokus mengurus keluarga dan menulis juga di halaman Facebook-nya, tetaplah aneka dugaan dan spekulasi melimpah ruah di ruang publik.

Dalam demokrasi (prosedural) keriuhan seperti harus ditabuh bertalu-talu. Respons publik itu setidaknya ada tiga hal: yang menyesalkan, yang biasa-biasa saja alias wajar, dan yang membenarkan dan memuji. Yang menyesalkan karena ia sosok yang paling tepat mengomandani BPIP.

Yang membenarkan, karena BPIP memang tak perlu ada atau kalaupun ada, tak harus di bawah negara, terlebih di bawah presiden. Pancasila jadi bias katanya. Pancasila jadi lembaga seperti semasa Orde Baru di bawah BP7 (Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).  

Pengkritik Jokowi yang tiada henti, Rocky Gerung, dalam akun Twitter-nya berkicau, "Hanya dia (Yudi) yang paham etika politik." Yang lain di BPIP tak paham etika politik. Tentu saja termasuk Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dan para anggota seperti Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siroj, Ma'ruf Amin, Muhammad Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Saya termasuk yang menyesalkan pengunduran diri doktor politik lulusan The Australian National University, Australia, itu. Pertama, karena sepanjang yang saya tahu, Yudi pemikir yang paling konsisten menulis tentang Pancasila.

Sejak satu dekade lalu ia seperti tak henti membuat 'tafsir yang hidup' tentang Pancasila. Buku Trilogi Pancasila, yakni Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (2011), Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan (2014), dan Revolusi Pancasila (2015) menjadi referensi banyak kalangan.

Bahkan, untuk buku Negara Paripurna, dalam ulang tahun harian ini, Media Indonesia pernah menobatkannya sebagai salah satu dari 44 buku yang membawa perubahan dan mengubah Indonesia. Sebelumnya pada 2011 Yudi juga mendapat penghargaan IFI (Islamic Fair of Indponesia) Award dalam kategori intelektual muda paling berpengaruh.

Di tangan Yudi, Pancasila memang menjadi 'enak dibaca dan perlu' meminjam moto majalah Tempo. Kedua, saya menyesalkan Yudi mundur karena BPIP berada di jantung pemerintahan ini: istana. Di tahun politik yang panas ini, di mata oposisi dan lawan-lawan Jokowi, apa pun yang tak enak dari istana pastilah menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu.

Bukankah jika tak ada aral, Joko Widodo hendak maju kembali pada Pilpres 2019? Terlebih Yudi mundur di tengah panasnya isu gaji besar orang-orang BPIP. Padahal, kata Mahfud MD, selama ini mereka belum menerima gaji.

Setelah Yudi mundur, BPIP memang terasa hambar. Ada yang dengan enteng meminta lembaga itu sebaiknya dibubarkan saja karena tak guna. Saya justru sebaliknya. BPIP penting, pertama, justru karena Pancasila, terutama keadilan sosial, kian menjauh dari kehendak semula. BPIP mesti merumuskan bagaimana caranya agar sila ke-5 itu tidak terus dikhianati.

Kedua, untuk membedakan antara BPIP dan BP7 di masa Orde Baru. Pancasila tak boleh menjadi alat pemukul lawan-lawan politik presiden, seperti di masa Soekarno dan Soeharto.

Semboyan, 'Saya Indonesia, Saya Pancasila' akan menjadi elok jika diubah menjadi 'Kita Indonesia, Kita Pancasila'. Agar Pancasila menjadi milik bersama. Kecuali mereka yang hendak mengganti/mengancam dasar negara, itulah yang tak boleh dibiarkan.

 

BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA