Audit BPK



Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group - 06 June 2018, 05:30 WIB
img

SERING kita merasa heran, Indonesia yang diberi begitu banyak sumber daya alam tidak mampu membuat rakyatnya hidup sejahtera. Sudah hampir 73 tahun kita merdeka, masih banyak warga bangsa ini yang hidup dalam kemiskinan. Sebaliknya kita melihat bangsa lain yang baru belakangan membangun negerinya, begitu cepat berubah dan mulai meninggalkan kita.
    
Salah satu yang sering disebut Presiden Joko Widodo adalah Vietnam. Negeri yang baru selesai perang pada 1975, begitu cepat membangun bangsanya. Sekarang Vietnam menjadi salah satu negara eksportir terkemuka di kawasan ASEAN. Kita pun mengimpor kebutuhan beras dari negara ini.
    
Apa yang salah dengan kita sebagai bangsa? Mengapa kita yang pernah dikenal sebagai salah satu macan baru Asia kehilangan keunggulannya?     Nilai ekspor kita sudah tertinggal oleh Vietnam, yang ibaratnya baru kemarin sore membangun industrinya.
    
Kita harus berani untuk mengatakan, kita terlalu suka berkutat dengan masalah. Kita suka sekali untuk melihat ke belakang dan menyalahkan masa lalu. Padahal apa yang sudah terjadi merupakan sejarah. Kita tidak pernah bisa mengubah jalannya sejarah.
    
Kelemahan kita sebagai bangsa ialah suka sekali mencari kambing hitam. Setiap kali menghadapi tantangan, kita bukan bergegas untuk menjawabnya, melainkan mencari pihak yang bisa disalahkan sehingga tantangan itu harus kita hadapi. Semakin tidak berdaya kambing hitam itu, kita semakin bersemangat untuk menumpahkan segala kesalahan.
    
Itu jauh berbeda dengan bangsa Vietnam. Meski negara mereka porak poranda oleh invasi militer Amerika Serikat, mereka tidak menunjuk bangsa Amerika sebagai kambing hitam. Mereka bahkan menutup buku terhadap permusuhan lama dan melihat AS sebagai sahabat.
    
Sikap untuk berbesar hati dan berkompromi dengan masa lalu itu membuat energi mereka tidak terbuang sia-sia. Seluruh konsentrasi bisa ditumpahkan untuk membangun negeri mereka dari ketertinggalan. Apalagi derap pembangunan disesuaikan dengan kemampuan bangsa, sehingga semua warga bisa ikut terlibat dan menjadi bagian dari pembangunan mereka.
    
Kita paling suka menjadikan pengusaha sebagai kambing hitam. Apalagi kita pernah mengalami masa yang kelam yakni krisis ekonomi pada 1998. Ketidakpercayaan kepada sistem politik membuat terjadi penarikan uang secara besar-besaran di masyarakat, sehingga sistem perbankan pun di ambang keambrukan. Di tengah kepanikan publik, pemerintah melakukan langkah penyelamatan dengan menyuntikkan bantuan likuiditas dan mengambil alih 48 bank.
    
Ada sekitar Rp147,7 triliun bantuan likuiditas yang disalurkan Bank Indonesia. Jumlah itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bail-out yang dilakukan Pemerintah AS dengan menyuntikkan US$700 miliar ketika krisis keuangan melanda negeri itu pada 2008. Namun, AS melihat krisis itu sebagai pengalaman mahal yang tidak boleh terulang, sedangkan kita masih berkutat untuk mencari kambing hitamnya.
    
Tidak heran apabila Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani berpandangan, pengusaha sering kali merasa terdemotivasi karena perlakuan yang tidak adil. Pengusaha hanya dilihat dari sisi kekeliruannya saja, tidak pernah dilihat dari keberanian menanggung risiko demi turut serta membangun negara ini.
    
Kasus terakhir yang membuat Ketua Umum Apindo merasa tercederai adalah hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kasus BLBI. Ada dua hasil audit yang berbeda karena dilakukan auditor yang berbeda periode kerjanya. Satu mengatakan, tidak ada kerugian negara, satu lagi mengatakan, ada kerugian negara. Bedanya, audit pertama dilakukan dengan melakukan pemeriksaan silang kepada lembaga yang terperiksa, sedangkan yang terakhir dilakukan secara sepihak.  
    
Hariyadi berpandangan, cara kerja seperti itu hanya menimbulkan ketidakpastian. Kalau kita tidak pernah bisa keluar dari situasi seperti ini dan hanya menjadikan pengusaha sebagai pihak yang dipersalahkan, jangan heran apabila tidak pernah tumbuh entrepreneurship di Indonesia. Tanpa ada entrepreneur yang mencukupi, Indonesia akan sulit menjadi negara maju.
    
Perbaikan sikap dan cara pandang terhadap pengusaha harus dilakukan apabila kita ingin membuat Indonesia tidak kalah dari bangsa lain. Pengusaha sendiri tidak ingin mendapatkan hak istimewa, tetapi mereka membutuhkan aturan main yang jelas dan pasti. Kalau mereka benar katakan benar. Sebaliknya ketika salah, mereka pun siap untuk menanggung risikonya.
    
Semua negara yang maju ekonominya sangat menghormati yang namanya pengusaha. Pemerintah memberikan karpet merah karena mereka paham bahwa pengusaha menanggung semua risikonya sendiri. Namun, ketika pengusaha berhasil dengan bisnisnya, negara otomatis akan ikut menikmati baik melalui pajak yang dibayarkan maupun lapangan pekerjaan yang dibuka.
    
Sekarang tinggal terpulang kepada kita, apa yang hendak kita lakukan kepada pengusaha. Apakah mereka akan dilihat sebagai pihak yang tidak diperlukan karena hanya dianggap merugikan ataukah kita melihatnya sebagai pahlawan pembangunan? Yang pasti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di DPR mengatakan, kita membutuhkan investasi sekitar Rp5.400 triliun pada 2019 dengan Rp4.000 triliunnya diharapkan datang dari investasi swasta dan sekitar Rp600 triliun dari penanaman modal asing.

 

BERITA TERKAIT