Jalan Licin



Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group - 02 June 2018, 05:30 WIB
img

BERITA utama surat kabar China Daily, Rabu (30/5), mengangkat isu tentang Otoritas Keuangan Tiongkok yang akan mengambil langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya kemacetan ekonomi.

Terlalu ekspansifnya investasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan di sana membuat pertumbuhan kredit melebihi kemampuan pemupukan dana pihak ketiga. Tanpa langkah antisipatif, dikhawatirkan terjadi kekurangan likuiditas pada sistem perbankan.

Pelonggaran dana wajib minimum pada sistem perbankan merupakan salah satu yang sedang dipertimbangkan. Hanya, aturan itu akan dilengkapi dengan pengetatan aturan penyaluran kredit pada perusahaan di dalam satu grup.

Persis seperti terjadi di Indonesia pada akhir 1990-an, banyak perusahaan di Tiongkok mendirikan lembaga keuangan, termasuk bank, terutama perusahaan-perusahaan minyak dan gas yang meraup banyak keuntungan. Mereka melebarkan usaha ke sektor-sektor lain, termasuk keuangan. Dana yang dapat dikumpulkan kemudian disalurkan ke perusahaan satu induk.

 Persoalan yang paling ditakutkan Otoritas Keuangan Tiongkok ialah moral hazard. Pemberian kredit kepada perusahaan satu grup tidak dilakukan secara hati-hati. Dikhawatirkan, kredit itu menjadi macet, apalagi di tengah situasi perekonomian dunia seperti sekarang.
Langkah proteksionis negara-negara Barat dikhawatirkan menyebabkan kredit kepada perusahaan satu induk bisa menjadi macet.

Sekarang ini semua negara sedang melakukan konsolidasi ke dalam. Situasi perekonomian global menciptakan kondisi yang serbatidak pasti. Beberapa negara mulai menghadapi persoalan di dalam negeri. Kita sebut saja Argentina yang kembali dihadapkan kepada krisis keuangan.

Turki bahkan mulai melakukan pengetatan setelah semakin terpuruknya mata uang mereka, lira.

Uni Eropa pun berupaya untuk mencegah jangan sampai Italia keluar dari euro zone. Pemerintah baru Italia sudah memberikan sinyal untuk tidak mau terikat di dalam Uni Eropa. Mereka berencana keluar mengikuti jejak Inggris. Kalau ini terjadi, mata uang euro akan mengalami pukulan berat.

Sengaja kita angkat persoalan global ini untuk memberikan perspektif bahwa bukan hanya kita yang menghadapi masalah. Ibarat api dalam sekam, semua negara menghadapi persoalan masing-masing. Dibutuhkan kehati-hatian untuk bisa melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini.

Dengan tingkat kebergantungan antarnegara yang begitu tinggi, tidak ada negara yang akan kebal terhadap krisis. Kalau satu negara mengalami kesulitan ekonomi berat, efeknya bisa menular pada banyak negara yang lain.

Untuk itulah kita mengapresiasi pertemuan antara otoritas moneter dan pemerintah untuk mengantisipasi gejolak yang terjadi di dunia sekarang ini. Kepastian tekanan terhadap rupiah karena dampak dari rencana kenaikan tingkat suku bunga di AS baru diketahui pertengahan Juni.

Namun, Bank Indonesia sudah mengambil langkah antisipatif dengan kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan 25 basis poin. Kebijakan penaikan BI 7-day (reverse) repo rate yang kedua kali dalam sebulan dimaksudkan untuk mencegah aliran modal keluar dari Indonesia sekaligus menstabilkan nilai tukar rupiah.

Langkah yang juga perlu dilakukan pemerintah ialah bertemu kalangan dunia usaha. Para pengusaha perlu diingatkan untuk menjaga kesehatan perusahaan masing-masing. Jangan sampai terjadi mismatch yang membawa perusahaan ke dalam kesulitan keuangan.

Termasuk badan usaha milik negara. Mereka perlu diminta untuk menjaga jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Ekspansi bisnis harus dilakukan secara saksama dan jangan sampai melebihi kemampuan keuangan yang ada. Kalau sudah telanjur melakukan investasi, mereka perlu melakukan konsolidasi keuangan dan memetakan langkah kontingensi yang akan dilakukan saat menghadapi kondisi buruk.

Dalam situasi seperti sekarang ini, kita harus mencegah jangan sampai ada perusahaan mengalami default. Kemacetan pada satu perusahaan akan berdampak pada perusahaan lain dan yang paling ditakutkan bisa mengimbas ke perbankan. Kalau terjadi, itu bisa mengganggu kepercayaan masyarakat.

Pemerintah perlu menciptakan suasana berusaha yang kondusif. Dalam situasi seperti sekarang yang perlu diupayakan ialah bagaimana perusahaan bisa tetap berjalan. Kita harus membuat bagaimana lebih banyak anggota masyarakat melakukan hal-hal produktif.

Memang Juni ini menjadi berat karena dalam sebulan ini hanya ada 11 hari waktu untuk bekerja. Bulan ini praktis dipenuhi libur yang berlebihan. Padahal, kondisi global menuntut semua bangsa lebih banyak melakukan kegiatan produktif daripada lebih banyak libur. Semoga kita bisa melewati masa sulit ini dengan baik.

BERITA TERKAIT