Pungli



Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group - 12 May 2018, 05:30 WIB
img
ebet

PERTEMUAN Presiden Joko Widodo dengan pengemudi truk di Istana Negara membuka mata Presiden tentang masih maraknya pungutan liar di jalan raya. Bahkan para sopir menyampaikan jumlahnya semakin banyak dan memberatkan mereka. Pelakunya bukan hanya preman jalanan, melainkan juga aparat berseragam, baik petugas dinas perhubungan darat maupun polisi.
         
Sebenarnya kita tidak perlu bertanya kepada sopir truk untuk mengetahui masih maraknya praktik pungli yang terjadi di sekitar kita. Dengan kasatmata kita bisa melihat apabila berkendaraan di jalan raya. Pungli mudah ditemukan di mana-mana.
        
Wakil Ketua Umum Asosiasi Peritel Indonesia Tutum Rahanta dalam program Economic Challenges pernah menunjukkan bagaimana pungli itu dilakukan. Truk-truk yang tidak mendapatkan stempel di bak belakangnya seakan sah untuk dipungli. Agar tidak capek untuk dicegat di tengah jalan, sopir-sopir truk harus mendapatkan stempel. Namun, untuk itu juga harus ada uang yang dibayarkan.
         
Masalah pungli ini memang pernah membuat gemas Presiden pada 2016. Presiden ketika itu mengeluarkan peraturan presiden tentang pemberantasan pungli. Bahkan tidak tanggung-tanggung dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang dipimpin Inspektur Pengawasan Umum Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
         
Salah satu yang membuat kita sulit menjadi negara besar ialah soal konsistensi. Sikap dan cara kerja kebanyakan kita hanya ramai di awal. Setelah itu semua kembali seperti semula, business as usual. Nenek moyang kita menangkap fenomena itu sehingga muncul pepatah 'hangat-hangat cirit ayam'.
         
Pemberantasan pungli pun seperti itu. Setelah keluar peraturan presiden, sempat dibentuk desk khusus yang menangani sapu bersih pungli. Bahkan kepada masyarakat disampaikan tata cara mengadukan apabila menghadapi pungli.
         
Pada awalnya, langkah penindakan pun ramai dipublikasikan. Tidak sedikit aparat polisi yang ditindak atasannya karena melakukan pungli. Namun, seperti sudah diduga, belum dua tahun penyakit sosial itu kembali muncul dan bahkan dikatakan para sopir truk semakin marak.
         
Pertanyaannya, cukupkah Presiden merasa kaget? Perlukah Presiden lalu mengeluarkan lagi peraturan tentang pemberantasan pungli? Kalau pesan pentingnya pemberantasan korupsi itu tidak ditangkap esensinya oleh aparat, kita tidak pernah bisa memperbaiki tatanan sosial yang sudah karut-marut ini.
          
Kita tidak bisa hanya kaget. Yang harus ditanamkan kepada aparat penegak hukum ialah pungli ini sama dengan korupsi. Akibat pungli ini bukan hanya terjadi inefisiensi, melainkan juga kekacauan dalam data ekonomi kita karena semakin memperbesar ekonomi bawah tanah.
          
Selama ini kita merasa hebat karena produk domestik bruto sudah di atas US$1 triliun. Namun, kita kaget ketika rasio pajak kita tidak pernah bisa lebih dari 13%. Pemerintah pun gencar mengejar-ngejar pajak karena merasa penerimaan pajak di bawah potensi yang seharusnya.
          
Salah satu yang bisa menjawab rasio pajak rendah ialah besarnya ekonomi bawah tanah tadi. Praktik korupsi dan juga pungli membuat kelompok yang diuntungkan mempunyai penerimaan yang tinggi. Oleh karena cara mendapatkannya mudah, maka cara membelanjakannya pun mudah. Namun, ekonomi bawah tanah ini sulit untuk bisa dijangkau pajak.
          
Hal itu akan terkonfirmasi oleh besarnya pajak penghasilan yang diterima negara. Kalau konsumsi itu berasal dari kegiatan produktif yang nyata, pasti pajak penghasilan pribadi akan tinggi. Akan tetapi, sekarang ini pajak penghasilan terbesar yang diterima negara berasal dari badan atau perusahaan. Pajak penghasilan pribadi hanya menyumbangkan sekitar 40%.
         
Karena kita menutup mata kepada korupsi dan pungli, arah kebijakan yang ditempuh menjadi keliru. Selama ini kita selalu membuat anggaran pendapatan dan belanja negara yang tinggi karena merasa bisa memperoleh penerimaan pajak tinggi. Namun, karena basis pajaknya rendah, yang dikejar pajak ialah pengusaha itu-itu saja. Akibatnya, pengusaha itu bukan semakin besar, melainkan justru semakin kecil.
         
Dampak lanjutannya kita rasakan sekarang ini. Tingkat pertumbuhan ekonomi tidak pernah bisa di atas 5% karena ibaratnya ayam petelur yang diharapkan bertelur emas itu justru merasa stres. Ketika dunia usaha merasa tidak nyaman, mereka pun memindahkan kekayaannya keluar. Terutama kekayaan dalam bentuk surat berharga dilepas untuk ditukarkan ke valuta asing. Inilah yang membuat rupiah terpuruk sampai di atas 14.000 per dolar AS.
         
Oleh karena itu, Perdana Menteri Tiongkok Xi Jinping tidak main-main dalam memberantas korupsi dan juga pungli. Tidak tanggung-tanggung pelakunya dihukum mati karena mereka tidak hanya dianggap mencuri uang rakyat, tetapi juga merusak rencana pembangunan nasional. Kita pun tidak boleh setengah hati memberantas korupsi dan pungli kalau ingin membuat Indonesia menjadi negara maju.
)

BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA