Utang



Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group - 24 March 2018, 05:30 WIB
img

PERDEBATAN mengenai utang negara kembali ramai dibicarakan. Kelompok yang pesimistis menyebutkan utang negara yang sudah lebih Rp4.600 triliun dianggap membahayakan kelangsungan negara.

Sebaliknya, kelompok yang optimistis menganggap utang masih berada pada tingkat moderat dan terkelola dengan baik. Pepatah lama mengajarkan hemat pangkal kaya. Kita diajarkan untuk pandai menabung. Kalau kita menginginkan sesuatu, diminta untuk mengurangi belanja agar bisa menabung dan kelak ketika uangnya sudah mencukupi barang yang kita inginkan bisa dibeli.

Hal itu dipraktikkan Bapak Bangsa Mohammad Hatta. Keinginannya untuk bisa membeli sepatu Bally membuat Bung Hatta menyisihkan sebagian gajinya agar bisa membeli sepatu itu. Sayang, sampai akhir hayatnya uang tabungannya tidak pernah mencukupi dan Bung Hatta tidak pernah merasakan sepatu Bally itu.

Sekarang zaman sudah berubah. Anak-anak sekarang jauh lebih cerdas jika dibandingkan dengan orang zaman dulu. Apalagi sistemnya jauh lebih mendukung. Anak-anak zaman sekarang bisa menarik potensi pendapatan mereka di masa mendatang untuk bisa dinikmati sekarang.

Kalau anak zaman sekarang ingin memiliki sepatu sekelas Bally, mereka tidak harus menabung dulu. Mereka mengambil utang dan mencicil dari sebagian pendapatan yang diperoleh mereka. Kartu kredit membuat orang tidak sulit untuk mendapatkan utang. Analogi itu sengaja kita angkat untuk kita tempatkan dalam konteks negara.

Tidak ada negara yang membangun negara hanya bertumpu kepada kemampuan keuangan sendiri. Semua negara mengambil utang untuk mempercepat pembangunan negara mereka. Tinggal sejauh mana utang itu dikelola dengan baik dan dipergunakan secara optimal.

Persis seperti kehidupan orang, banyak negara berutang secara berlebihan dan dipakai untuk kegiatan yang tidak produktif. Sampai akhirnya negara itu terbelit utang dan tidak mampu membayarnya. Argentina merupakan salah satu contoh yang beberapa kali default utang mereka dan akhirnya dinyatakan bangkrut.

Hanya bedanya orang dan negara, ketika sebuah negara dinyatakan bangkrut, tidak otomatis negara itu kemudian bubar. Yunani masih tetap eksis seperti sekarang meski terbelit utang yang luar biasa. Negara bangkrut hanya diganti pemerintahannya dan pemerintah baru kemudian menjadwal ulang kewajiban pembayaran utang mereka.

Kita pun pernah mengalami pengalaman buruk seperti itu 20 tahun yang lalu. Krisis keuangan yang melanda Asia Timur membuat kita terjerembap. Kita kemudian meminta bantuan Dana Moneter Internasional untuk menyelamatkannya.

Alih-alih mendapatkan resep yang baik untuk menyelesaikan krisis, kita justru kehilangan banyak aset berharga. Sejak itu kita tidak mau bergantung lagi kepada lembaga keuangan internasional. Kita memilih untuk mencari utang dari pasar baik dengan mengeluarkan surat berharga negara (SBN) atau surat utang negara (SUN).

Melalui SBN dan SUN memang tidak ada intervensi politik yang bisa dipakai negara besar untuk mengatur perekonomian kita, tetapi biaya bunga dan masa waktunya menjadi lebih mahal dan lebih pendek. Semua itu mengajarkan kepada kita, tidak ada pilihan tanpa risiko.

Kita tidak boleh terjebak kepada utopianisme. Kita harus hidup di dunia nyata dan menyadari bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Kitalah sebagai pelaku yang harus menyempurnakan kekurangan dari sistem yang ada. Banyak negara berhasil membangun negara mereka dengan menggunakan utang.

Kita ambil contoh Jepang atau Tiongkok. Ketika Tiongkok berencana menata Sungai Huangpu di Shanghai, mereka meminjam dana ke Bank Dunia. Mereka menggunakan utang itu untuk memperbaiki sanitasi di rumah-rumah di Shanghai agar mereka tidak membuang limbah rumah tangga ke Sungai Huangpu.

Hasilnya Sungai Huangpu sekarang menjadi ikon Kota Shanghai dan bahkan menjadi salah satu objek pariwisata kota itu. Sekarang ini pemerintah sedang bergegas memperbaiki infrastruktur. Badan usaha milik negara seperti PT Jasa Marga dan PT Waskita Karya, misalnya, mengeluarkan komodo bond di Bursa London untuk membiayai beberapa proyek mereka.

Pilihan itu tidak keliru karena kita membutuhkan infrastruktur untuk membuat perekonomian kita menjadi lebih efisien. Persoalan yang kita hadapi ialah koordinasi dan arah pembangunan yang hendak dilakukan.

Diskoneksi itulah yang dikhawatirkan karena ada time lag sekitar empat tahun antara investasi yang dilakukan dengan manfaat yang bisa didapatkan. Time lag yang panjang itu dikhawatirkan menimbulkan mismatch dalam pembayaran utang di kemudian hari.

Untuk itulah, dibutuhkan perencanaan yang komprehensif. Jangan rencana dilakukan secara impulsif dan parsial. Pembangunan jalan di Papua, misalnya, akan menjadi tidak optimal apabila tidak disertai rencana pembangunan industri di sana.

Kalau perencanaan pembangunan yang kita buat seperti sekarang ini, wajar apabila muncul kekhawatiran utang itu bukan menjadi modal, melainkan malah menjadi beban.

BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA