Megapolitan

Boikot DPRD DKI Tidak Akan Ganggu Anggaran Berjalan

Jum'at, 17 February 2017 14:40 WIB Penulis: LB. Ciputri Hutabarat

Ist

EMPAT fraksi di DPRD DKI Jakarta yakni Gerindra, PKS, PKB dan PPP akan melakukan aksi boikot kepada Pemprov DKI Jakarta lantaran menilai kembalinya Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur defenitif tidak legitimasi.

Sikap empat fraksi tersebut ditanggapi biasa-biasa saja oleh Pemprov DKI. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah memastikan aksi boikot tidak akan menggangu jalannya penggunaan anggaran. Alasannya anggaran sudah diketok dan sedang berjalan.

"Tidak akan mengganggu (anggaran). Karenanya semua sudah dibahas kan. Apa lagi?," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (17/2).

DPRD DKI memboikot dengan cara tidak menghadiri rapat yang berhubungan dengan Pemprov DKI. Namun, Saefullah mengatakan memastikan belum ada rapat yang harus mempertemukan DPRD dengan SKPD.

Dalam waktu dekat, rapat yang dipertemukan hanya soal Program Legislasi Daerah (Prolegda). Saefullah memprediksi Prolegda akan dibahas usai kampanye dan masa pilkada berakhir. Saefullah juga yakin DPRD bijaksana dalam menggunakan kekuasannya membahas program kerja.

"Prolegda tinggal dibahas, tapi mungkin namanya orang politik lagi momen pilkada, lagi tidak konsen. Setelah politik ini saya rasa dibahas. Mudah-mudahan (boikot) enggak terjadi, itu kan kepercayaan dari masyarakat," terang dia.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Triwisaksana mengatakan keputusan pihaknya murni karena permasalahan Ahok yang kini sedang tersandung kasus penodaan agama. Pada Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda disebutkan, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. Karena itu, DPRD DKI akan segera menyurati Kemendagri tentang pengaktifan Ahok kembali menjadi Gubernur.

"Kan kami takutnya cacat hukum, makanya menurut kami lebih baik dijelaskan. Ya kan kami tanya ke Kemendagri nanti jawabannya apa, itu saja. Kalau non-aktif kan ya tinggal pilih Plt-nya siapa," ujar Triwisaksana, pada Senin (13/2) lalu.(OL-4)

Komentar