Megapolitan

KPU DKI Evaluasi Kinerja KPPS untuk Persiapan Putaran Kedua

Kamis, 16 February 2017 15:18 WIB Penulis: Putri Anisa Yuliani

MI/ramdani

KOMISIONER KPU DKI, Dahliah Umar menegaskan akan mengevaluasi kinerja Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) sebagai persiapan kelancaran pelaksanaan pilkada jika memasuki putaran kedua.

Dahliah mengatakan sudah mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kekeliruan dari KPPS terhadap penggunaan surat suara yang mengakibatkan banyak warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. "Iya banyak yang lapor bahwa KPPS menggunakan surat suara cadangan 2,5% dari total DPT itu untuk pemilih yang menggunakan surat keterangan pengganti dan KTP elektronik (KTP-E)," kata Dahliah ketika dihubungi Media Indonesia, Kamis (16/2).

Laporan ini sudah dicatat dan ditampung oleh KPU. Namun demikian, Dahliah akan mengecek lagi kebenaran laporan masyarakat kepada petugas di TPS yang dilaporkan. Sebab, jika benar hal tersebut terjadi, maka pihaknya harus kembali memberi pemahaman soal penggunaan surat suara cadangan.

Sementara itu perihal banyaknya laporan warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara di beberapa titik terutama perumahan dan apartemen itu disebabkan adanya warga yang memang antusias untuk memilih tapi sebelumnya tidak merekam KTP-E maupun terdatar di DPT.

Menurut Dahliah, pemilih tersebut nantinya akan disosialisasikan untuk merekam data KTP-E di kelurahan dan akan masuk ke dalam DPT tambahan (DPTb). "Jadi pemilih di putaran kedua jika memang ada putaran kedua, adalah DPT putaran pertama ditambah DPTb. Kami tidak akan melakukan pendataan ulang tapi akan menarik data dari Dukcapil setempat untuk mendata DPTb," ujarnya.

Begitupun dengan warga rumah susun yang sempat diisukan tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak terdaftar di DPT dan tidak memiliki KTP-E maupun surat keterangan. Dahliah menyebut KPU DKI sudah berbulan-bulan membuka pendaftaran DPT dan perekaman KTP-E bersama Dinas Dukcapil DKI untuk mendata pemilih di rusun-rusun di DKI.

"Memang partisipasi pendaftaran di rusun masih kecil. Sehingga tentunya saat hari pemilihan tidak bisa difasilitasi. Tapi kami arahkan mereka untuk tetap punya KTP-El atau minimal suket supaya bisa ikut putaran kedua," kata Dahliah.

Diungkapkan, hingga kini KPU DKI belum mendapat laporan yang mengarah pada hukum pidana seperti penggelembungan suara atau penghadangan untuk pemilihan suara. Untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang banyak warganya tidak dapat memilih pun KPU DKI masih akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu.(OL-4)

Komentar