Polkam dan HAM

Presiden Jokowi Didesak Copot Menteri Agama

Selasa, 14 February 2017 11:43 WIB Penulis: MIOL

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

PRESIDEN Joko Widodo didesak untuk mencopot menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Desakan pencopotan ini menyusul cuitan Lukman Hakim melalui akun twitternya yang dinilai mencederai nilai demokrasi dan keberagaman di Indonesia.

Menteri agama dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mencuit dengan kalimat yang berusaha mereduksi nilai demokrasi di Indonesia dan berusaha menggiring pemilih untuk memilih berdasarkan keyakinan karena tidak melanggar konstitusi.

"Presiden Joko Widodo layak mencopot menteri agama Lukman Hakim. Cuitannya selain bernuansa politis juga telah mencederai nilai demokrasi dan keberagaman di Indonesia dengan berusaha menggiring pemilih berdasarkan keyakinan", kata Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe di Jakarta, Selasa (14/2).

Konstitusi tidak melarang seseorang untuk memilih calon sesuai agama. Namun selaku menteri agama sangat tidak tepat menyampaikan hal demikian. Jelas kata Ramses cuitan itu bernuansa politik dan menggiring ke arah SARA serta menimbulkan multiinterpretasi publik dan patut diduga ada tendensi tertentu dibalik statement tersebut.

Seharusnya sebagai menteri agama mengajak masyarakat luas memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani berdasarkan kemampuan calon bukan malah menggiring pemilih.

Lukman Hakim Saifudin, lanjut Ramses, menteri bagi semua agama di Indonesia, bukan hanya untuk agama tertentu sehingga sikap netral dalam pilkada harus dikedepankan.

Untuk itu kata Ramses Presiden Jowo Widodo segera mencopot menteri agama Lukman Hakim karena dinilai telah mencederai hati masyarakat dan telah berusaha mereduksi nilai demokrasi di Indonesia.

Sebelumnya menteri agama Lukman Hakim Saifuddin melalui akun twitternya mencuit, "Kita bangsa religius yg menjadikan agama sebagai acuan bersikap. Memilih cagub berdasar keyakinan agama sama sekali tak langgar konstitusi".

Cuitan Lukman ini mendapat beragam kritikan publik karena dianggap telah menggiring opini publik untuk memilih calon tertentu.(OL-4)

Komentar