JAKARTA--MICOM: Adanya menteri yang tidak paham program-program yang dijalankan di kementerian mereka dinilai hal yang waja. Dalam kabinet pelangi bentukan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, banyak menteri yang benar-benar asing dengan pekerjaan mereka.

"Ini dampak dari kabinet pelangi yang dibentuk untuk mengakomodasi koalisi (partai), sehingga banyak menteri dipilih bukan berdasarkan kemampuannya. Seolah-olah jabatan menteri itu jatah petinggi partai. Padahal belum tentu yang bersangkutan paham apa pekerjaan mereka di Kementerian," ujar pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Juhro saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (25/2).

Seperti diketahui, dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Senin lalu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar mengaku tidak mengetahui proyek Dana Percepatan pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID). Padahal proyek DPPID melibatkan sejumlah pejabat teras Kemenakertrans.

Hal serupa juga ditunjukkan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Desember, tahun lalu. Amir sempat menolak mengomentari kasus pembantaian di Mesuji, Lampung, karena mengaku tidak paham soal hak asasi manusia (HAM). Padahal, sesuai namanya, KemenkumHAM bukan hanya mengurusi hukum saja.

"Ini juga yang mungkin menjadi alasan SBY mengadakan posisi wakil menteri. Untuk menopang para menteri yang tidak kompeten. Tapi posisi ini juga kontroversial karena seolah-olah menafikan para direktorat jenderal (dirjen) di kementerian yang punya keahlian dan sudah berpengalaman," kata Siti.

Menurut Siti Juhro, jika resuffle kabinet masih dimungkinkan, SBY seharusnya bisa lebih tegas 'menendang' menteri-menteri yang tidak kompeten dan memilih tokoh-tokoh profesional yang non-partisan. "Sebelumnya, pemerintah takut serangan-serangan dari partai politik. Karena itu untuk mengamankannya dengan jatah menteri bagi parpol. Tapi kenyataannya, koalisi tidak solid dan pemerintah tetap diserang," katanya.  (*/OL-04)