JAKARTA--MICOM: DPR menutup salah satu kafe di gedung tersebut, karena dinilai sebagai tempat kumpul para calo anggaran. Namun, upaya DPR ini dinilai sebagai tindakan yang bodoh.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdulah Dahlan menyatakan substansinya bukan pada penutuan kafe, melainkan mekanisme penganggaran yang harus dibenahi.

"Aneh ini DPR. Problemnya bukan kafe, melainkan  mekanisme penganggaran harus bisa menutup akses calo. Kafe buat transaksi itu bisa di mana aja," ujarnya, saat dihubungi, Kamis (23/2) .

Kemudian, yang menjadi masalah krusial adalah anggota dewan yang masih memiliki semangat tinggi dalam hal jual beli proyek, ditambah mekanismenya membuka ruang untuk calo dengan mudah bisa masuk.

"Kalau ada calo dan transaksi di kafe itu ya direkam saja, terus dilaporkan. Ini malah kafenya yang ditutup. Kasihan, mereka pasti bayar pakai tempat di situ," pungkasnya. (HZ/OL-10)