JAKARTA--MICOM: Konflik lokal antarsuku di Papua masih terjadi sehingga menyebabkan pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut terhambat. Bahkan, masih banyak pemimpin lokal di sana beranggapan tidak perlu ada partai politik.

"Masih banyak persoalan yang harus dibenahi jika ingin memajukan Papua," kata Mendagri Gamawan Fauzi, menanggapi hasil kajian Kemendagri terhadap pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua di Jakarta, Kamis (23/2).

Ia menyebutkan uang yang digelontorkan ke Papua sebenarnya sudah sangat banyak. Political will pemerintah dan DPR sudah sangat jelas,yaitu otonomi yang khusus kepada Papua, termasuk memberi kewenangan untuk memerintah kepada orang asli Papua.

"Bahkan, kekhususan ini tidak dimiliki provinsi lain di Indonesia seperti DIY, Aceh, dan DKI Jakarta," ujarnya.

Kenyataannya, tambah Gamawan, berbagai kekhususan yang diberikan kepada provinsi paling timur di Indonesia ini tidak serta-merta membuat mereka maju. Sebab, tidak mungkin mengharapkan kondisi Papua akan sama seperti wilayah lain di Indonesia dalam waktu singkat.

"Kondisi sosial-politik mereka awalnya jauh tertinggal dibanding wilayah lain," ungkapnya.

Ia meminta kepada seluruh pihak, baik di tingkat nasional maupun lokal, untuk segera memperbaiki apa yang sudah dilakukan di Papua.

"Kalau masih kurang, itulah yang harus segera diperbaiki. Jangan tidak diberi kewenangan salah, diberi kewenangan luas pun salah juga," ujarnya.

Ia juga berharap agar kemajuan yang dicapai Papua saat ini jangan langsung dibandingkan dengan wilayah lain.

"Kalau mau bandingkan dengan kondisi awal Papua saat bergabung dengan Indonesia," ungkapnya. (Che/OL-10)