JAKARTA--MICOM: DPR tersinggung dengan laporan analisis PPATK yang menyebut adanya 2.000 transaksi mencurigakan milik anggota DPR.

"Kami tidak ada masalah. Hanya dengan posisi seperti ini pejabat negara PPATK tidak boleh saling melemahkan departemen atau lembaga lain. DPR ini juga ingin memiliki citra baik di masyarakat. Bagaimana tujuh juta PNS tersinggung dengan PPATK soal rekening gendut, bagaimana kami anggota DPR jelas sangat tersinggung," ujarnya Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi dalam rapat konsultasi bersama pimpinan DPR dan KPK, Jaksa Agung serta Mabes Polri di gedung DPR, Kamis, (23/2).

Achsanul mengatakan, jika PPATK sudah melaporkan hasil analisisnya kepada Kejaksaan Agung, maka laporan tersebut pantas dilempar kepada publik. Namun ia menyayangkan tindakan PPATK yang sudah terburu-buru mengumumkannya kepada publik.

"Kalau PPATK sudah lapor ke Kejaksaan, dan laporkan ke media, itu bagus tidak apa-apa. Tapi, belum lakukan apapun tapi sudah bicara di media. Kita semua tentunya ingin yang terbaik bagi masyarakat di media. Kita minta PPATK untuk memahami," tuturnya.

Senada dengan Achsanul, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan PPATK disarankan untuk lebih mengedepankan wisdom, kenegarawanan dan jangan mengumbar kepada publik data yang masih bersifat analisis. Dalam rapat konsultasi hari ini, PPATK diminta untuk lebih sedikit bicara dan lebih banyak bekerja.

"Intinya PPATK itu harus sedikit bicara, banyak bekerja. Kalau ada temuan-temuan yang dirasa memang menimbulkan sinyal-sinyal korupsi atau apa saja, seharusnya langsung diserahkan ke aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, dan KPK," terangnya. (*/OL-04)