JAKARTA--MICOM: Tidak kompaknya lembaga negara dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) sangat tercium oleh Komisi I DPR. Selain itu, dalam RUU Kamnas yang diajukan pemerintah masih terjadi tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri.

"RUU Kamnas belum sistematis, bahkan format kewenangan TNI dan Polri masih tumpang tindih. Sehingga dikembalikan kepada pemerintah untuk diperbaiki," kata anggota Komisi I DPR, Helmy Fauzi di sela-sela diskusi "Kajian Strategik terhadap UU Intelijen dalam Rangka Mendukung Deradikalisasi Terorisme, di Kampus UI Salemba, Jakarta, Rabu (22/2).

Kesan tidak kompak pemerintah juga terlihat dari usulan yang dipersoalkan oleh pemerintah itu sendiri. "Ini menunjukan pemerintah tidak solid dan dan tidak ada satu kebulatan," ujarnya.

Politikus PDIP tersebut mengatakan, Komisi I DPR mengembalikan RUU Kamnas ke pemerintah agar bisa diperbaiki. Namun demikian, terserah pada pemerintah apakah ingin mengajukan RUU itu kembali. "Itu urusan pemerintah. Tapi sikap Komisi I sudah jelas," kata Helmy. (OX/OL-04)