JAKARTA--MICOM: Kumpulan lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Amankan Pemilu 2014 mensinyalir ada calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang bermasalah. Namun mereka enggan menyebut ke 12 calon anggota KPU dan 5 calon Bawaslu yang dianggap tidak kompeten.

"Kalau kita sebutkan sekarang, kita melalukan intervensi pada Timsel dan akan membelengu mereka itu secara etis kurang baik," kilah Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Totok Sugiarto dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, Rabu (22/2).

Koalisi LSM tersebut terdiri dari Demos, Fitra, ICW, JPPR, KIPP Indonesia, Perludem, PSHK, Cetro, dan sejumlah LSM lain. Uniknya, dua orang yang berasal dari LSM koalisi itu yaitu Hadar N Gumay dan Refly Harun ikut serta dalam proses seleksi.

Totok menjelaskan, tidak disebutkannya nama anggota bermasalah sudah dibahas dalam rapat tim Koalisi Amankan Pemilu 2014. Menurut Koalisi, penyebutan nama justru membelenggu Timsel sehingga Koalisi mengungkap dalam bentuk tabulasi. "Kita ingin memberikan kebebasan pada mereka untuk memilih calon-calon terbaik," ujarnya.

Koalisi menyebutkan, berdasarkan tabulasi tracking calon bermasalah yang mereka lakukan, terdapat 12 calon anggota KPU yang bermasalah dan 5 orang calon anggota Bawaslu yang bermasalah. Calon anggota KPU/Bawaslu bermasalah tersebut meliputi, tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman kepemiluan, ataupun dapat dinyatakan minim.

Kemudian memiliki masalah dalam hal kompetensi dan integritas. Lalu partisan atau kedekatan dengan Parpol tertentu dan tidak profesional saat menjadi penyelenggara Pemilu.

Menanggapi tudingan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Akbar Faisal mempertanyakan agenda LSM tersebut. Menurutnya ada dua kemungkinan dari tindakan mereka yaitu pertama berusaha merusak tatanan partai politik dengan pernyataan mereka yang anti parpol dan mencari pekerjaan untuk kehidupan.

"Karena itu sebaiknya calon yang berasal dari LSM tersebut memikirkan kembali keikutsertaannya dalam seleksi," ujarnya. (Che/OL-04)