JAKARTA--MICOM: Pemerintah cenderung ingin menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah penerapan pengaturan penggunaan BBM bersubsidi.

Wakil Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai, rencana pemerintah untuk menerapkan program pembatasan setelah selesai pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012, semakin memperkuat indikasi ke arah tersebut.

"Penerapan pembatasan kemungkinan baru akan dilakukan setelah APBN-P 2012. Apalagi tujuannya kalau bukan untuk merevisi pasal-pasal yang melarang adanya kenaikan harga BBM tahun ini?" ujar Komaidi ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (8/2).

Ia mengungkapkan, sesungguhnya ketidaksiapan pemerintah untuk melaksanakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi secara tepat waktu, telah diprediksi oleh banyak pihak sebelumnya.

Dua dari tiga opsi yang diajukan pemerintah, pengalihan BBM jenis  premium ke pertamax dan konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG), masih terhambat  berbagai kendala, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga pasokan pertamax dan gas.

Tidak hanya pemerintah, PT Pertamina (Persero) sebagai ujung tombak pelaksana program, secara tersirat masih tampak belum siap 100% akibat belum semua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jawa-Bali menjual pertamax.

Dari 3.062 SPBU di  wilayah tersebut, hanya 2.080 SPBU yang sudah menjual pertamax, sementara 982 SPBU sisanya belum siap.

Pesimisme secara terang-terangan dilontarkan kalangan pengusaha SBPU yang bernaung

di bawah organisasi Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).

Asosiasi tersebut bahkan mengusulkan agar program pembatasan BBM  bersubsidi diundur menyusul masih besarnya ketidaksiapan pengusaha dan petugas di stasiun-stasiun pengisian.

Berkaca dari fakta-fakta tersebut, Komaidi menuturkan sudah sedari awal dirinya memprediksi opsi menaikkan harga BBM bersubsidi akan diambil, meski pemerintah gengsi mengakuinya.

"Dengan infrastruktur yang belum siap dan segala keruwetan di  lapangan, ujung-ujungnya paling pemerintah ambil opsi naikkan harga BBM bersubsidi. Sudah bisa ditebak," ujarnya. (Atp/OL-9)