PEMBERANTASAN korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Masyarakat, terutama golongan kelas menengah (secara ekonomi) yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya ekonomi mumpuni, seharusnya ikut berperan aktif melawan korupsi dengan cara dan kemampuan masing-masing.

Pertanyaannya bagaimana peran masyarakat kelas menengah (middle class) di Indonesia dalam urusan yang satu itu? Jawabannya beragam. Namun, pada intinya semangat antikorupsi belum menjadi bagian dari kesadaran kelas tersebut.

Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TII) Natalia Soebagjo melihat semangat antikorupsi di Indonesia lebih banyak disuarakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan belum tertular kepada lapisan kelas menengah secara menyeluruh.

"Perlu pendidikan antikorupsi supaya kelas menengah bisa menjadi motor penggerak pemberantasan korupsi di Tanah Air," ujarnya.

Akan tetapi, Natalia berharap definisi kelas menengah perlu dicermati lebih hati-hati. Ada garis demarkasi yang abu-abu antara kelas menengah yang dilihat dari aspek gaya hidup dan kelas menengah dalam artian punya penghasilan Rp2 juta-Rp3 juta per bulan.

"Intinya adalah bagaimana menularkan semangat pemberantasan korupsi supaya mereka tergerak untuk ikut berpartisipasi dengan cara dan kemampuan masing-masing," ucapnya.

Di sisi lain, Direktur Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Doni Muhardiansyah, mengemukakan pada masa Orde Baru, kelas menengah lebih banyak diam.

Menurut dia, titik perubahan kelas menengah di Indonesia baru terasa setelah reformasi meletus pada periode 1997-1998. Namun, masih banyak kelas menengah yang bersikap pragmatis dalam berbagai hal.

"Sebetulnya, kelas menengah kita itu lebih memilih diam terhadap banyak hal. Padahal, pemberantasan korupsi membutuhkan kemauan bersama. Kelas menengah sekarang kurang begitu terlihat karena pragmatis. Dari KPK, tentu berharap kelas menengah ikut membantu perubahan. Perlu ada program bersama soal pemberantasan korupsi yang melibatkan kelas menengah," pungkasnya.

Pandangan serupa dilontarkan pengamat politik Eep Saefulloh Fatah. Menurutnya, kekuatan kelas menengah di Indonesia belum cukup padu karena tidak adanya konsentrasi perkumpulan yang mampu membuat mereka berkiprah secara leluasa.

Padahal, kelebihan yang dimiliki kelas itu tidak dimiliki kelas-kelas lainnya. "Kelas menengah ini sebenarnya kaum yang paling mampu untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan. Masyarakat kecil di negara ini bahkan nyaris tidak bisa menyampaikan aspirasi mereka," ucap Eep.

Kelas menengah, kata dia, memiliki jaringan yang luas dengan akses yang besar untuk masuk ke berbagai aspek kebernegaraan. "Sebenarnya ketika mereka terlibat, dan digalang dengan baik, tentu sangat efektif dalam pemberantasan korupsi," tukas Eep.

Namun sayangnya, kaum menengah di negeri ini sulit untuk ikut berkecimpung dalam pemberantasan korupsi karena koruptor yang dihadapi umumnya berasal dari latar yang sama, yaitu sama-sama dari kelas menengah. Hal itu setidaknya tampak secara fisik dalam demonstrasi-demonstrasi antikorupsi yang hanya mampu menggerakkan massa kecil.

Selain itu, tidak solidnya jaringan yang terbentuk di kelas itu membuat kelompok yang memiliki potensi besar tersebut tidak bisa berbuat banyak dalam hal pengentasan korupsi di Indonesia.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widiyoko mengatakan kelas menengah sering diposisikan sebagai kalangan yang menyuarakan perubahan, atau menentang kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Namun, peran kelas menengah di Indonesia dalam pemberantasan korupsi belum memberikan dampak berarti. “Mereka cenderung apatis,” tukasnya.

Isu korupsi, menurut Danang, berkaitan erat dengan kepentingan kelas menengah. Pemberantasan korupsi bisa berdampak pada kesejahteraan mereka. "Itu sangat riil bagi mereka,” paparnya.

Posisi kelas menengah, sambungnya, memang amat istimewa, baik dari tinjauan historis, empiris, maupun teoretis. Peran normatif mereka untuk mengkritik kejahatan korupsi sering dihubungkan dengan status istimewa tersebut.

Karena itu, tak mengherankan bila ada juga kelas menengah yang hanya memainkan peran normatif dan tidak menindaklanjuti lebih jauh. “Ini kelas yang egoistis. Mereka akan terlibat ketika ada bagian yang tidak mengancam. Sebaliknya di bagian yang mengancam, mereka tidak akan terlibat,” ungkap Danang.

“Isu-isu korupsi sesungguhnya adalah isu kelas menengah karena kepentingan mereka ada di situ. Soal pelayanan publik, pungutan, itu kan merugikan mereka. Tapi, mereka akan terlibat langsung kalau mengganggu kepentingan mereka,” imbuhnya.

Oleh karena itu, bisa dipahami mengapa kelas menengah cenderung apatis. Lihat saja kasus korupsi para wakil rakyat praktis kurang direspons dalam bentuk gerakan bersama. Korupsi yang dilakukan para konglomerat dengan jumlah kerugian negara triliunan rupiah pun nyaris hanya mengecewakan hati dan pikiran kelas menengah.

Karena itu, tak mengherankan jika kemudian untuk sebuah gerakan masif ke jalan, terutama untuk menekan keseriusan pemerintah, belum muncul. “Mereka kelas yang enggak mau repot, enggak mau dirugikan, tapi kritis dan komplain juga,” tandas Danang.

Di sinilah pentingnya menggugah kelas menengah. Bukan karena status istimewa, melainkan lebih kepada posisi strategis mereka. Kelas menengah memiliki modal lebih untuk bisa bergerak.

Ditambah pula merekalah yang lebih akseptabel atas keuntungan pembangunan. Untuk yang terakhir ini, bisa dikatakan menggugah kelas menengah berarti mengingatkan imbal balik atas penikmatan hasil pembangunan.

Namun, kembali lagi soal kecenderungan sikap apatis yang ada di kelas menengah. Danang mengatakan lebih gampang mengorganisasi kelas buruh atau kelas bawah. “Karena kelas buruh, sudah pasti nasibnya di bawah. Kalau mereka berjuang, ada kemungkinan bisa naik ke kelas menengah,” ucapnya.

Sebaliknya, tukas Danang, agak susah mengajak dan membangun solidaritas di kalangan kelas menengah. "Sepanjang tidak merugikan, tentu mereka akan terlibat. Tetapi bila ada risikonya, mereka cenderung menarik diri.” (HZ/8/P-3)

Amahl S Azwar