JAKARTA--MICOM: Pemberantasan korupsi membutuhkan sosok pemimpin yang kuat. Indonesia dinilai belum memiliki sosok yang demikian. Tidak mengherankan jika korupsi sulit dibasmi.

Hal itu terungkap dalam diskusi Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta, Kamis (5/5).  Menteri Kerja Sama Pembangunan Denmark Sorend Pind mempertanyakan sosok kepemimpinan di Indonesia.

Menurut dia, kegagalan melawan praktik korupsi biasanya memunculkan jeritan sosial dari masyarakat sipil. Untuk itu, butuh sosok pemimpin tangguh yang dapat melawan korupsi yang menyusup secara sistem. "Apa tidak ada strong man untuk melawan semua itu," tanya Pind kepada audiensi.

Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TII) Natalia Soebagio menimpali pertanyaan tersebut. Ia mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berkampanye menjanjikan kepemimpinan yang kuat. Namun, Presiden SBY belum memenuhi janji tersebut.

"Dia berjanji akan menjadi pemimpin yang kuat saat akan mencalonkan diri. But, he didn't," cetus Natalia.

Pind pun mendorong elemen sipil agar terus berjuang melawan praktik korupsi di Indonesia. Ia meminta agar kelompok-kelompok lembaga sipil untuk mencari aliansi di dalam partai-partai politik. Pind yakin suatu saat akan ada parpol yang benar-benar melawan korupsi hingga tuntas.

Akan tetapi, Todung yang juga anggota TII mengatakan situasi politik di Denmark tidak bisa disamakan dengan Indonesia.

"Dia (Pind) benar, tetapi parpol di Denmark sudah sangat mapan dan kuat tradisinya. Ketika mereka berkoalisi dan beroposisi sangat jelas. Di Indonesia, garis antara koalisi dan oposisi sangat nisbi. Dia bisa berkoalisi di kabinet tetapi beroposisi di DPR. Presiden bilang tidak setuju pembangunan DPR, tetapi fraksi Demokrat setuju. Ini kan aneh?" ujar Todung.

Meski begitu, ia mengakui butuh konsolidasi demokrasi di Indonesia untuk memberantas korupsi. Parpol-parpol harus segera menjadi dewasa untuk mewujudkan hal tersebut. (SZ/OL-11)