JAKARTA--MICOM: Penangkapan tujuh kader Golkar dan dilanjutkan penahanan oleh KPK dinilai Golkar sebagai tindakan diskriminatif. Golkar juga menilai penahanan tersebut lebih kental nuansa politisnya dibandingkan upaya penegakan hukum karena si penyuap masih tidak tersentuh oleh KPK.

"Jelas lah itu tindakan diskriminatif, tebang pilih. Kalau ada kasus suap, yang dilacak duluan adalah yang menyuap. Ini malah yang memberi tidak tersentuh," kata Wakil Sekjen Golkar Nurul Arifin kepada Media Indonesia di Jakarta, Sabtu (29/1).

Ia menunjuk pada kasus Nunun Nurbaeti, pihak yang disebut-sebut menjadi penghubung dana cek pelawat bagi partai politik, yang hingga kini tidak pernah nampak dalam panggilan pemeriksaan KPK. Subjek penyuap, yakni mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom hanya diperiksa berkali-kali tanpa ada peningkatan status.

Itu menunjukkan sikap KPK yang tidak berdaya dan berujung pada sikap diskriminatif.

"Golkar menganggap semua kader itu sebagai satu keluarga besar. Kalau dalam satu keluarga itu ada yang sakit, kami semua ikut sakit. Kalau dinista, kami juga ikut tersinggung. Tentunya saya sebagai yang junior di Golkar juga merasa sakit ketika senior saya ditangkap dengan tidak terhormat," sambung Nurul. (OL-5)