JAKARTA--MICOM: Panitia Kerja (Panja) Pemberantasan Mafia Hukum dan Perpajakan bentukan Komisi III DPR RI mulai bekerja. Mulai Senin (24/1) Panja akan memanggil aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait dalam sengkarut mafia pajak. Panja berupaya mendorong aparat penegak hukum untuk membongkar kasus mafia pajak yang lebih besar.

Hal itu dikemukakan Ketua Panja Tjatur Sapto Edy usai pengesahan Panja dalam rapat internal Komisi III, Kamis (20/1).

"Mulai Senin kita mulai bekerja. Masa Panja ini adalah masa sidang sekarang. Nanti akan kita evaluasi. Awal April kalau masih perlu akan kita perpanjang lagi satu masa sidang," ujarnya.

Panja akan mendorong penuntasan kasus yang lebih besar daripada vonis Gayus yang baru diketok. "Kita analisis dulu data 151 perusahaan itu. Kita lihat prioritasnya, yang punya kerugian negara yang lebih besar itu yang kita dahulukan. Kita mendorong aparat penegak hukum supaya bekerja lebih cepat," paparnya.

Anggota Panja, lanjut dia, merupakan separuh dari anggota Komisi III yakni berjumlah 26 orang. Pemeriksaan yang dilakukan Panja, nantinya akan digelar secara terbuka.

"Seluruh sidang-sidang Panja ini sepenuhnya terbuka untuk pers dan kalangan umum."

Pihak-pihak yang pertama akan dipanggil, kata Tjatur, adalah pihak yang memiliki data dan informasi tentang kasus-kasus yang melibatkan mafia hukum dan perpajakan.

Terutama kasus Gayus Tambunan. Beberapa yang sudah masuk dalam listing pemanggilan Panja antara lain Kapolri, Jaksa Agung, Ketua PPATK, Menteri Hukum dan HAM, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Dirjen Pajak dan mantan-mantan pimpinan instansi terkait. Panja juga berencana memanggil Gayus Tambunan dan kuasa hukumnya untuk dimintai keterangan.

"Hari Senin kita dengan Kapolri. Hari Selasa dengan pihak-pihak yang sudah mengirim surat kepada Komisi III untuk menyampaikan informasi. Untuk Gayus, kita harus koordinasi dengan pengadilan terlebih dahulu," imbuhnya.

Ketua Komisi III Benny Kabur Harman menegaskan, Panja tidak akan mengambil alih kewenangan aparat kepolisian. "Komisi III tidak akan main-main melakukan tugasnya. Panja juga bukan untuk memojokkan perusahaan- perusahaan atau tokoh-tokoh politik tertentu. Panja berorientasi kepada perbaikan dan efektivitas sistem," tuturnya. (OL-12)