JAKARTA--MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan telah membentuk tim kecil untuk mengkaji membangun ibukota baru yang dikehendaki rakyat. Kajian tersebut termasuk bagaimana pendanaan pembangunan ibukota baru.

Demikian dikatakan Presiden di Istana Negara, Rabu (8/9) malam.

Presiden beranggapan Jakarta sudah tidak ideal menjadi ibukota negara. Untuk itu Presiden menilai, opsi yang mungkin dipilihnya adalah memindahkan pusat pemerintahan seperti yang terjadi di Malaysia. Ibukota di Kuala Lumpur namun pusat pemerintahan di Putra Jaya.

"Kalau kita pikirkan, kalau kita bikin pusat pemerintahan yang baru, maka kita pastikan pusat pemerintahan yang baru itu di desain dengan baik. Dari kehidupan yang mandiri dengan demikian layak menjadi ibu kota yang mencerminkan indonesia," kata Presiden.

Kalau pemindahan itu terjadi, uajr Presiden, ekonomi lokal pasti bergerak dan banyak lagi yang bisa dilakukan. Presiden menyatakan dirinya dan tim kecil itu mendengarkan masukan untuk membangun ibukota yang baru sesuai kehendak rakyat. "Tim ini sedang bekerja. Pendanaan dari mana, tidak semua dari APBN, bisa dari private sector (swasta), atau public private partnership," katanya.

Ia mencontohkan pengalaman Malaysia membangun Putra Jaya dalam 12 tahun dengan desain yang baik. Karena itu, kata Presiden, kalau keputusan hari ditetapkan saat, diperlukan waktu 2-3 tahun untuk perencanaan. Kemudian konstruksi sampai 5-6 tahun, sehingga dalam 10-12 tahun pemerintahan baru bisa berfungsi dengan baik.

"Ini membutuhkan kesepakatan bersama. Tidak bisa dengan Keppres," katanya.

Menurut Presiden, ibukota baru harus dikaitkan dengan heritage Indonesia dan tidak perlu sentral secara geografis semata. Tetapi juga conectiviity dengan dunia. "Ini perlu pemikiran yang besar. Tapi kita harus ambil keputusan yang strategis. Untuk atasi masalah di Jakarta ini," katanya.

Di awal pidatonya, Presiden menjelaskan bahwa Jakarta sudah tidak ideal menjadi ibukota sekaligus, pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan perdagangan.

Menurut Presiden, tidak idealnya Jakarta sebagai ibukota salah satunya karena rasio pertumbuhan penduduk dengan segala infrastruktur pendukungnya sudah tidak memungkinkan.

"Pertumbuhan kendaraan baik roda dua maupun roda empat per tahun mencapai 10-15%, sedangkan pertumbuhan panjang jalan hanya sekitar 0.01%. Sistem drainase dan lainnya juga kurang baik," terangnya.

Untuk mengatasi semua permasalahan itu, menurut Presiden tidak bisa dilakukan dengan sistem tambal sulam, perlu sebuah solusi besar. Ia pun kembali menawarkan tiga opsi untuk terkait dengan pemindahan ibukota.

"Setelah kita telaah, memang harus ada keputusan dan solusi besar yang tidak bisa tambal sulam lagi. Kita harus punya rencana strategis untuk 20, 30, 40 mendatang. Kita pikirkan 3 opsi untuk solusi Ibukota," tambahnya.

Tiga solusi yang dimaksudkan SBY tersebut yakni, tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibukota dengan melakukan pembenahan terhadap semua permasalahan yang ada di Jakarta. Kedua, memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta namun tetap mempertahankan Jakarta sebagai pusat perdagangan, seperti yang dilakukan Malaysia. Serta ketiga, memindahkan ibukota seluruhnya, dalam artian pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, seperti yang dilakukan Brasil, Belanda dan Australia. (Tup/OL-3)