SEBERAPA pentingkah politik simbol? Jika pertanyaan tersebut dialamatkan kepada para politikus di negeri ini, jawabnya jelas amat penting.

Tapi, politik simbol bisa menjadi bumerang jika salah dalam menerapkannya. Alih-alih diterima dan mendatangkan simpati, penempatan simbol yang tidak tepat justru mendatangkan cibiran, bahkan bisa menuai antipati.

Dalam konteks itulah, kita amat menyayangkan pilihan tempat pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyikapi ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta. Menyayangkan karena tidak adanya kesesuaian antara isi pidato dan pemilihan tempat.

Jika berpidato di markas tentara, tentulah orang mengira isinya berkaitan dengan urusan militer. Tidak ada pilihan lain, karena sejak reformasi, dwifungsi TNI sudah tamat. Tentara turun dari panggung politik dan kembali ke barak. Maka, berpidato di markas besar itu, layak dimaknai sebagai upaya melecut semangat bertempur para prajurit.

Gambaran itulah yang tebersit di benak publik ketika Presiden memilih Mabes TNI Cilangkap sebagai tempat untuk menyatakan sikap resmi dalam kaitannya dengan provokasi Malaysia.

Banyak yang menduga Presiden akan menyampaikan pesan lugas dan tegas kepada Malaysia demi menegakkan martabat sebagai bangsa yang besar dan berdaulat.

Namun, sepanjang setengah jam pidatonya, Kepala Negara tidak menyinggung soal martabat bangsa. Jangankan menuntut maaf kepada Malaysia, menyentil bahwa provokasi negeri serumpun itu sudah kebablasan saja tidak berani. Presiden lebih banyak bicara tentang bagaimana pemerintah harus berdiplomasi. Juga, bagaimana peran penting Indonesia dan Malaysia bagi ASEAN.

Presiden bahkan menyebut berbagai data pentingnya Malaysia bagi perekonomian Indonesia, seperti investasi Malaysia ke Indonesia yang mencapai US$1,2 miliar; wisatawan Malaysia yang berkunjung ke Indonesia adalah ketiga terbesar; juga ada 2 juta pekerja kita yang ditampung di Malaysia.

Muncul kesan seolah-olah Malaysia adalah segala-galanya bagi negeri ini. Konsekuensinya, dengan kita bersikap tegas kepada negeri jiran itu, bangsa ini sepertinya akan kehilangan segala-galanya. Padahal, salah satu doktrin penting di markas tentara adalah hidup atau mati. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga.

Karena itu, tidak berlebihan untuk menyebut pidato Presiden itu salah tempat. Bila tujuannya menyampaikan langkah-langkah diplomasi yang ditempuh pemerintah, sebaiknya pernyataan itu disampaikan di Kantor Kementerian Luar Negeri di Pejambon, bukan di Markas TNI Cilangkap.

Dengan menyampaikan sikap resmi di Pejambon, Presiden bisa lebih leluasa menjabarkan langkah-langkah diplomasi itu, tanpa harus terbebani untuk bersikap tegas secara militer terhadap Malaysia.