JAKARTA--MI: Kelompok elemen masyarakat sipil seperti lembaga swadaya masyarakat mengaku diajak berkolaborasi dengan pemerintah dalam meningkatkan pengawasan terhadap lautan antara lain terkait insiden penangkapan nelayan tradisional.

"Kami diajak berkolaborasi oleh KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Riza Damanik di Jakarta, Senin (6/9).

Menurut Riza, langkah pemerintah yang berniat untuk berkolaborasi dengan elemen masyarakat sipil merupakan langkah yang bagus antara lain untuk menyelesaikan persoalan memperoleh informasi tentang penangkapan nelayan tradisional Indonesia oleh Malaysia.

Ia menilai, selama ini pihak KKP kerap tidak mendapatkan data secara langsung bila terdapat peristiwa penangkapan nelayan Indonesia.

Bahkan pihak keluarga korban juga kerap mendapatkan pemberitaan tentang penangkapan itu dari pihak lain dan bukan dari jalur resmi pemerintah.

Sebenarnya, ujar dia, dengan berbagai kemampuan dan kelengkapan yang dimiliki, seharusnya pemerintah tidak sukar untuk segera mendeteksi adanya nelayan yang ditahan.

Riza juga memaparkan, saat ini perwakilan dari pihak KKP telah berangkat ke Malaysia untuk mendalami kasus penangkapan sejumlah nelayan tradisional oleh negara jiran tersebut. (Ant/X-11)